Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan normalisasi sungai yang rawan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko banjir terulang lagi akibat sedimentasi yang membuat kapasitas sungai menampung aliran air berkurang.
Tito mengatakan, terdapat 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut dan membutuhkan penanganan, terutama sungai dengan sedimentasi tinggi. Jika tidak segera ditangani, sungai berpotensi kembali meluap saat hujan lebat dan memperparah dampak bencana bagi masyarakat.
"Kemudian juga, harus mengurus juga sungai, 137 sungai yang terdampak dan ada sedimennya yang perlu cepat memang dengan skala prioritas, karena sedimen ini kalau seandainya enggak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi. Lumpur yang sudah kita bersihkan, bertambah, kemudian datang lagi, harus dibersihkan ulang lagi, terdampak lagi masyarakat, mereka mengungsi lagi,” kata Tito dalam rapat koordinasi dan konferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10).
Tito meminta Kementerian PU menyusun skala prioritas agar sungai yang paling rawan segera ditangani. Menurut dia, normalisasi sungai menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana karena banjir susulan dapat merusak kembali infrastruktur yang telah diperbaiki dan membuat masyarakat kembali terdampak.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Solok dan Kota Padang di Sumatera Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang di Aceh.
Dalam agenda yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi tersebut per Minggu (25/10).
Kementerian PU memiliki anggaran efektif penanganan bencana Sumatera pada 2026 sebesar Rp 21,42 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk empat sektor, yakni sumber daya air sebesar Rp 7,85 triliun, Bina Marga Rp 6,64 triliun, Cipta Karya Rp 4,05 triliun, dan Prasarana Strategis Rp 2,89 triliun.
Khusus sektor sumber daya air, Kementerian PU menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Progres rata-rata penanganannya mencapai 19,19 persen.
Selain sungai, Kementerian PU menangani 25 daerah irigasi. Sebanyak 17 daerah irigasi sedang dikerjakan dengan progres rata-rata sekitar 15 persen, sedangkan delapan lainnya masih dalam proses lelang.
Kementerian PU juga merencanakan penanganan 29 muara sungai. Empat penanganan muara telah selesai, enam lainnya sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94 persen, sementara 19 sisanya masih dalam proses lelang.
Apri menjelaskan, penanganan muara menjadi salah satu fokus karena bagian tersebut berperan dalam mengendalikan aliran air dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga membangun 11 sabo dam untuk mengendalikan sedimen, dengan progres rata-rata mencapai 35,58 persen.
"Jadi arah kebijakan jelas, yaitu memperkuat pengendalian dari hulu sampai dengan hilir guna meminimalkan potensi terjadinya kembali bencana banjir di tiga provinsi ini. Kemudian untuk memastikan ketersediaan air baku, saat ini 94 unit pompa air baku sedang dikerjakan dengan progres rata-rata sekitar 10,33 persen," jelas Apri.
Tito mengingatkan, pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghadapi tantangan karena bencana masih berulang. Jalan dan jembatan yang rusak harus diperbaiki, sementara banjir susulan berpotensi menimbulkan kerusakan baru.
Ia menyebut, penanganan pascabencana di tiga provinsi tersebut mencakup 53 kabupaten/kota. Karena cakupan wilayah yang luas dan dampak kerusakan yang besar, rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan berlangsung hingga 2028.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Tito, akan terus mengerahkan sumber daya untuk menangani wilayah terdampak. Kementerian PU, BNPB, TNI-Polri, serta tim pusat komando Satgas PRR telah bergerak membantu penanganan di lapangan.
"Semua sudah bergerak turun, dari PU turun, dari BNPB turun, kemudian dari TNI-Polri juga turun. Saya juga menurunkan tim Pusko Satgas bergerak ke semua daerah yang terdampak untuk membantu,” ujar Tito.
Komentar (0)