Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah terus bergerak menangani dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, proses pemulihan menghadapi kendala karena banjir susulan masih terjadi di sejumlah daerah dan kembali merusak wilayah yang sebelumnya telah ditangani.
Tito menyebut, banjir susulan berpotensi membuat pekerjaan pemulihan harus dilakukan berulang kali. Lumpur yang telah dibersihkan dapat kembali menumpuk, sementara infrastruktur yang diperbaiki berisiko mengalami kerusakan lagi ketika hujan lebat turun.
"Sedimen ini kalau seandainya enggak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi. Lumpur yang sudah kita bersihkan, bertambah, kemudian datang lagi, harus dibersihkan ulang lagi, terdampak lagi masyarakat, mereka mengungsi lagi,” kata Tito dalam rapat koordinasi dan konferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10).
Tito mengatakan, pemerintah telah mengerahkan sejumlah instansi untuk menangani dampak bencana dan mempercepat pemulihan di daerah terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta TNI-Polri telah bergerak ke lapangan.
Ia juga menyebut telah menurunkan tim Pusat Komando Satgas untuk membantu penanganan di wilayah terdampak.
"Semua sudah bergerak turun, dari PU turun, dari BNPB turun, kemudian dari TNI-Polri juga turun. Saya juga menurunkan tim Pusko Satgas bergerak ke semua daerah yang terdampak untuk membantu,” ujarnya.
Tito menyebut beberapa daerah yang kembali menjadi perhatian pemerintah akibat banjir susulan, antara lain Kabupaten Solok dan Kota Padang di Sumatera Barat.
Di Sumatera Utara, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara di Aceh, laporan banjir susulan diterima dari Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Menurut Tito, kondisi tersebut membuat penanganan pascabencana di tiga provinsi membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur yang rusak sekaligus menangani dampak bencana baru yang muncul di wilayah yang sama.
Ia menilai skala bencana di Sumatera cukup luas karena mencakup tiga provinsi dan 53 kabupaten/kota. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab rekon bencana Sumatera, terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” tegas dia.
Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta Kementerian PU memprioritaskan normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi tinggi dan berpotensi memicu banjir ketika hujan lebat.
Ia menyebut terdapat 137 sungai terdampak yang membutuhkan penanganan. Sedimentasi membuat kapasitas sungai menampung aliran air berkurang sehingga air berisiko meluap ke permukiman dan kawasan sekitarnya.
Tito meminta penanganan sungai dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan agar risiko banjir susulan dapat ditekan dan pekerjaan pembersihan di daerah terdampak tidak terus berulang.
Selain sungai, Kementerian PU juga menangani perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan longsor.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto sebelumnya memaparkan, anggaran efektif penanganan bencana Sumatera pada 2026 mencapai Rp 21,42 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis.
Di sektor sumber daya air, Kementerian PU menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Progres penanganannya rata-rata mencapai 19,19 persen berdasarkan data per Minggu (25/10).
Kementerian PU juga menangani 25 daerah irigasi, pembangunan sabo dam untuk pengendalian sedimen, serta penanganan muara sungai. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian aliran air dan mengurangi potensi banjir.
Tito berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat mempercepat pemulihan di tiga provinsi tersebut. Ia menegaskan, penanganan akan terus dilakukan meskipun banjir dan longsor masih berpotensi kembali terjadi.
"Ini tetap ditangani oleh kita. Kita enggak akan pernah berhenti untuk nangani, dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat," tegas Tito.
Komentar (0)