PP HIKMAHBUDHI Sampaikan Refleksi Kritis pada Momentum Peringatan Sumpah Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Mengingat kembali momentum sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) menyampaikan refleksi kritis atas dinamika kebangsaan dan berbagai isu nasional hari ini.

"HIKMAHBUDHI menegaskan bahwa persatuan pemuda masa kini tidak lagi sekadar simbol pengikat kebangsaan, melainkan keberanian moral untuk mengawal jalannya tata kelola negara agar tetap berada di jalur kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan," ujar Ketua Umum Presidium Pusat HIKMAHBUDHI Agustina dalam keterangannya, Rabu (28/10).

BACA JUGA: Demo Saat Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Bandung Bawa 3 Tuntutan Penting

Agustina menyampaikan beragam tantangan bangsa mulai dari dinamika ekonomi sosial masyarakat, isu lingkungan hidup seperti bencana ekologis karhutla, evaluasi efisiensi program prioritas, hingga akses keterjangkauan pendidikan .

"Semua itu membutuhkan kehadiran pemuda yang visioner, kritis, namun senantiasa mengutamakan nilai-nilai kesantunan serta objektivitas," tegas Agustina.

BACA JUGA: DPR RI Ajak Rawat Persatuan Lewat Kerja Nyata di Hari Sumpah Pemuda

Menurutnya, Sumpah Pemuda adalah manifestasi dari keberanian moral.

Dalam menyoroti dinamika nasional terkini, HIKMAHBUDHI memilih berdiri sebagai mitra kritis (critical friend) bagi pemerintah.

BACA JUGA: Di Hari Sumpah Pemuda, Taj Yasin Minta Aksi Nyata Pemuda Atasi Persoalan Masyarakat

"Kritik kami bukanlah ancaman atau serangan politis, melainkan wujud rasa cinta yang dalam kepada Tanah Air demi memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput," tegas Agustina

Oleh karena itu, menurut Agustina, HIKMAHBUDHI memberikan catatan strategis dalam menanggapi fenomena nasional beberapa waktu kebelakang ini.

1. Tata Kelola Kebijakan Publik & Efisiensi Anggaran (APBN untuk Rakyat)

HIKMAHBUDHI mengingatkan agar setiap program strategis nasional ditopang oleh perencanaan yang matang, akuntabilitas tinggi, serta pengawasan mutu ketat di lapangan.

Penggunaan anggaran negara (APBN) harus difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, jaminan layanan kesehatan yang merata, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

2. Keadilan Ekologis dan Penanganan Bencana

Menanggapi tantangan bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perubahan iklim di berbagai daerah, HIKMAHBUDHI mendesak langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ekosistem tanpa pandang bulu.

Pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas kolektif demi menjamin masa depan generasi muda yang akan datang.

3. Demokratisasi Akses Pendidikan, jaminan kesehatan dan Kebebasan Berpendapat

Pendidikan adalah hak fundamental seluruh anak bangsa. HIKMAHBUDHI mendorong pemerintah untuk terus menekan biaya pendidikan tinggi dan menjamin pemerataan mutu fasilitas belajar hingga ke pelosok negeri.

Jaminan kesehatan juga harus menjadi prioritas utama, pemerintah harus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kesehatan pada program BPJS.

Skema jaminan kesehatan gratis harus diperluas agar warga negara mendapatkan keadilan kesehatan terutama bagi warga kurang mampu.

Di saat yang sama, ruang sipil dan kebebasan mengekspresikan pendapat secara santun harus tetap dijaga sebagai pilar utama demokrasi yang sehat.

4. Perlindungan daya beli masyarakat

Tantangan ekonomi domestik menjadikan kebijakan fiskal harus pro rakyat guna menjaga daya beli masyarakat serta anggaran negara harus dikelola secara efisein dan diprioritaskan langsung untuk program mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah.

"Revolusi pemuda: Mari kita jadikan peringatan Sumpah Pemuda 2026 sebagai gerakan transformasi kolektif menyatukan potensi generasi muda untuk membangun Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan bermartabat," ujarnya.(fri/jpnn)