Probolinggo (beritajatim.com) – Ambisi menjadikan Probolinggo sebagai kawasan strategis logistik dan kepelabuhanan di Jawa Timur menuntut kesiapan pelaku usaha. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) mulai menyiapkan konsolidasi pengusaha untuk memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai, otoritas pelabuhan, hingga operator terminal.
Ketua ALFI/ILFA Probolinggo, Abdur Rakhman Sayoto, mengatakan, pembenahan organisasi menjadi langkah awal sebelum asosiasi menjalankan program yang lebih luas. Konsolidasi diperlukan agar para pelaku usaha memahami peran ALFI sekaligus memiliki arah yang sama dalam mendukung pengembangan sektor logistik.
“Target kita internal dulu karena ini termasuk asosiasi baru. Mungkin masih belum banyak yang memahami fungsi dan tugas ALFI ini sendiri. Jadi, kita akan konsolidasi internal, setelah itu meminta petunjuk dan arahan dari instansi terkait,” ujarnya.
Setelah konsolidasi internal, ALFI Probolinggo berencana memperkuat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Mulai Bea Cukai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), hingga Pelindo.
Koordinasi tersebut dinilai penting karena aktivitas logistik tidak hanya berkaitan dengan kelancaran distribusi barang, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan pengawasan arus barang di pelabuhan.
“Kami selaku pengusaha juga akan selalu berkoordinasi dengan kepabeanan, ada kantor Bea Cukai, KSOP, DABN, Pelindo, termasuk dari kepabeanan itu,” katanya.
Abdur Rakhman menilai, kebutuhan koordinasi akan semakin besar jika rencana pengembangan Probolinggo sebagai pelabuhan peti kemas berskala besar terealisasi. Kesiapan pelaku usaha dan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting untuk menunjang aktivitas pelabuhan.
Probolinggo memiliki sejumlah infrastruktur kepelabuhanan, di antaranya Pelabuhan Tanjung Tembaga, Pelabuhan Perikanan Mayangan, serta fasilitas pelabuhan yang dikelola DABN. Potensi tersebut menjadi modal untuk memperkuat peran Probolinggo dalam rantai distribusi barang di Jawa Timur.
Namun, pengembangan pelabuhan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Kesiapan pengusaha logistik, koordinasi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi layanan juga menjadi faktor penentu.
Di tengah rencana pengembangan tersebut, ALFI diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi bagi perusahaan ekspedisi, forwarder, pergudangan, serta pelaku usaha penunjang kepelabuhanan.
Salah satu perhatian ialah memastikan arus barang berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, komunikasi dengan Bea Cukai dan otoritas pelabuhan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola logistik yang tertib.
Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kota Probolinggo, Banu Amza, menyambut positif kehadiran ALFI di Probolinggo. Menurutnya, keberadaan asosiasi tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat di antara pelaku usaha maritim dan logistik.
“INSA mengapresiasi adanya ALFI di Probolinggo. Nantinya, kami bisa bersatu dan mengatur bidang masing-masing. Dengan adanya asosiasi baru ini, kami berharap ke depan bisa berjalan lebih baik, khususnya di bidang logistik dan kepabeanan di Pelabuhan Probolinggo,” ujarnya.
Banu berharap, rencana pemerintah mengembangkan Probolinggo sebagai kawasan pelabuhan besar di Jawa Timur diikuti kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Infrastruktur yang memadai perlu berjalan beriringan dengan koordinasi dan dukungan pelaku usaha.
“Semoga cita-cita gubernur dan pemerintah provinsi juga dibarengi dengan dukungan rekan-rekan yang bergerak di bidang pelabuhan. Semua infrastruktur ini diharapkan bisa menunjang pembangunan logistik di wilayah Probolinggo,” katanya.
Sementara itu, Ketua ALFI/ILFA Jawa Timur, Sebastian Wibisono, mendorong penguatan organisasi di tingkat daerah untuk memperbesar peran pelaku usaha logistik dalam menghadapi tantangan industri.
Kehadiran ALFI di Probolinggo diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan. Organisasi tersebut dituntut mampu membangun konsolidasi, memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta mendorong program yang berdampak langsung terhadap efisiensi dan daya saing layanan logistik.
Dengan potensi kepelabuhanan yang dimiliki, Probolinggo memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dalam jaringan distribusi barang di Jawa Timur.
Namun, peluang itu membutuhkan kesiapan infrastruktur, kepastian layanan, dan sinergi yang nyata antara pemerintah, operator pelabuhan, serta pelaku usaha. [rap/suf]
Komentar (0)