Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri kegiatan pra-sosialisasi dan dialog rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin di Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa (28/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat sejak dini, mengidentifikasi persoalan pembebasan lahan dan trase tol, serta menyiapkan solusi sebelum sosialisasi resmi oleh tim terpadu yang direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026.
Andre menegaskan, pra-sosialisasi bukan sekadar pertemuan untuk menyampaikan rencana pembangunan, melainkan ruang dialog awal agar masyarakat dapat menyampaikan keberatan, usulan perubahan trase, kebutuhan akses penghubung, serta persoalan lahan pertanian dan fasilitas umum yang berpotensi terdampak.
Menurut Andre, dialog awal ini penting agar keresahan masyarakat tidak berkembang akibat minimnya informasi. Melalui pertemuan langsung dengan niniak mamak, wali nagari, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat, berbagai persoalan diharapkan dapat diinventarisasi untuk dibahas lebih terperinci bersama tim terpadu saat sosialisasi resmi.
“Kalau terlalu lama kita tidak berdialog, isu bisa semakin berkembang. Karena itu, kita datang langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan kalau ada yang keberatan, menolak, atau memiliki usulan. Kita tampung dan cari solusi bersama,” tegas Andre.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, serta camat, wali nagari, niniak mamak, dan tokoh masyarakat dari wilayah yang berpotensi terdampak rencana pembangunan tol.
Andre menjelaskan, sosialisasi resmi pada November mendatang akan menjadi tahapan penting untuk membahas trase secara lebih terperinci. Karena itu, pra-sosialisasi dimanfaatkan untuk menghimpun persoalan awal, sehingga ketika tim terpadu turun ke lapangan, pembahasan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Andre juga menekankan bahwa pembangunan tol harus memperhatikan dampak terhadap lahan pertanian, sistem irigasi, akses antarnagari, dan fasilitas umum. Usulan mengenai overpass, underpass, drainase, maupun kemungkinan penyesuaian trase perlu disampaikan sejak awal agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan teknis.
“Prinsipnya, kita tidak ingin memaksakan kehendak. Kita ingin mendengarkan masyarakat dan meminimalkan persoalan. Kalau ada masukan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, mari kita bahas bersama dan cari jalan keluar terbaik,” ujar Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Di sisi lain, Andre menyebut pembangunan Tol Bukittinggi–Sicincin diperlukan untuk memperkuat konektivitas Sumatera Barat, khususnya sebagai jalur alternatif ketika akses utama Padang–Bukittinggi terganggu bencana. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi logistik, hasil pertanian dan perkebunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menjelaskan, kebutuhan lahan untuk rencana trase di wilayah Tanah Datar masih berupa perkiraan sekitar 179,8 hektare yang terbagi dalam lebih dari 1.100 bidang. Menurutnya, masukan masyarakat mengenai bidang tanah, akses penghubung, drainase, dan kebutuhan infrastruktur lainnya menjadi bahan penting dalam penyempurnaan perencanaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly berharap pertemuan tersebut dapat mempertemukan kepentingan pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Ia mengajak niniak mamak dan tokoh nagari menyampaikan persoalan secara terbuka agar solusi yang dihasilkan dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam dialog, perwakilan Nagari Panyalaian menyampaikan pentingnya keterlibatan pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), BPRN, dan tokoh masyarakat sejak tahap perencanaan. Mereka juga meminta kejelasan mengenai trase, lokasi pintu keluar tol, batas wilayah, serta mekanisme ganti kerugian atas tanah, bangunan, sawah, tanaman, dan fasilitas umum.
Ketua KAN Koto Laweh Yulfahmi Datuk Pangeran Muliie turut menyoroti potensi dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ia meminta agar pendataan lapangan melibatkan warga dan tokoh adat secara langsung.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan inventarisasi dan pembahasan lanjutan menjelang kedatangan tim terpadu. Dengan demikian, tujuan utama pra-sosialisasi adalah memastikan aspirasi, keberatan, dan kebutuhan masyarakat teridentifikasi sejak awal, sehingga sosialisasi resmi pada November dapat berlangsung lebih terarah, terbuka, dan menghasilkan solusi bagi persoalan yang muncul di lapangan.
Komentar (0)