Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan nasional. Keselarasan visi dan langkah ini sangat diperlukan agar seluruh kebijakan tersebut bisa diterjemahkan menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Tujuan utama dari sinergi ini adalah mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kekompakan seluruh elemen pemerintahan dalam membangun arah gerak yang sejalan.
"Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045," ujar Bima pada keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2026).
Bima menjelaskan bahwa kementeriannya berperan aktif mengoordinasikan pemerintah daerah agar program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional. Hal ini dicapai melalui retret kepala daerah serta pembinaan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi daerah melalui ekosistem yang terintegrasi secara utuh.
"Economic growth is not only about government spending, bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi, pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, dan membawa ekosistem," tegasnya.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, kemendagri turut mengawal pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan guna mengidentifikasi secara cepat berbagai kendala yang memengaruhi harga produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan demikian, daya beli warga dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dapat terus terjaga dengan baik.
Pelaksanaan program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis juga perlu didukung dengan ketersediaan pasokan pangan yang memadai. Selain itu, sinkronisasi antarlembaga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital yang terpusat.
Hal ini mencakup pengembangan identitas kependudukan tunggal demi mempermudah akses jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.
Bima turut mendorong seluruh pemerintah daerah untuk saling belajar dan mengadopsi praktik baik dari wilayah lainnya. Ia mencontohkan inovasi split bill di Kota Medan untuk mengoptimalkan pajak daerah serta pengolahan sampah menjadi energi sebagai langkah efisiensi yang patut ditiru.
"Kota-kota di Indonesia harus terus bergerak menuju kota masa depan, saling menginspirasi, dan saling berbagi dengan semangat efisiensi untuk menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
(akd/akd)
Komentar (0)