Israel menggelar pemilu legislatif pada Selasa (28/10) waktu setempat. Sebanyak 7,3 juta pemilih yang terdaftar memberikan hak suara.
Pemilu yang berlangsung di tengah ketegangan di Timur Tengah berlangsung alot. Hingga berita ini ditayangkan (28/10) belum ada pemenang yang jelas. Hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga menunjukkan persaingan ketat antara kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan oposisi. Netanyahu belum memperoleh dukungan mayoritas untuk kembali membentuk pemerintahan.
Mengutip Associated Press, hasil awal tersebut memperkirakan blok Netanyahu memperoleh sekitar 50 kursi, sedangkan blok oposisi yang dipimpin mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Gadi Eisenkot meraih 52–53 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab diperkirakan memperoleh 17–18 kursi.
Hasil resmi pemilu masih menunggu penghitungan suara. Dengan komposisi sementara tersebut, belum ada blok yang mendekati ambang mayoritas 61 kursi di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 kursi.
Pemilu kali ini menjadi ujian politik penting bagi Netanyahu, yang telah memimpin Israel selama lebih dari 15 tahun secara kumulatif. Pemungutan suara tersebut merupakan pemilu nasional pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang diikuti perang di Gaza dan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Bagi sebagian pemilih, pemilu ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kepemimpinan Netanyahu, terutama terkait kegagalan keamanan sebelum serangan Hamas. Pemerintahannya juga menghadapi kritik mengenai pertanggungjawaban atas serangan tersebut, kebijakan dalam negeri, serta arah demokrasi Israel.
Di sisi lain, Netanyahu masih memiliki basis pendukung yang menilai pengalaman politik dan kebijakan keamanannya sebagai modal penting untuk memimpin negara di tengah konflik regional. Persaingan politik juga melibatkan Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel yang memimpin partai berhaluan tengah Yashar. Eisenkot menjadi salah satu penantang utama Netanyahu dalam pemilu kali ini.
Selain persaingan untuk memperebutkan kursi perdana menteri, pemilu Israel juga dipengaruhi sejumlah persoalan keamanan, sosial, dan ekonomi. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu isu utama tentang kesiapan militer dan kebijakan keamanan pemerintah Israel. Konflik yang berlanjut di Gaza serta ketegangan dengan negara-negara di kawasan turut membentuk perdebatan mengenai arah kebijakan keamanan berikutnya.
Persoalan wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks juga menjadi isu penting. Perdebatan mengenai pengecualian wajib militer semakin mengemuka ketika militer Israel menghadapi kebutuhan personel di tengah konflik berkepanjangan.
Di bidang ekonomi, tingginya biaya hidup menjadi perhatian masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Beban ekonomi akibat konflik dan mobilisasi militer juga menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi pemerintahan mendatang.
Selain itu, kontroversi reformasi peradilan yang sebelumnya memicu demonstrasi besar pada 2023 masih menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan institusi demokrasi Israel. Meski demikian, arah kebijakan terhadap Palestina belum tentu berubah secara mendasar jika terjadi pergantian pemerintahan. Sejumlah partai oposisi utama Israel juga menolak pembentukan negara Palestina, sehingga pergantian kepemimpinan tidak otomatis berarti perubahan sikap dalam persoalan tersebut.
Komentar (0)