Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau mahasiswa yang berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026) agar menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Ia mengingatkan untuk tidak melakukan perusakan fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum, maupun bertindak anarkis saat berunjuk rasa.
“Sekali lagi, karena apa, Jakarta bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, demokrasi dijalankan,” kata Pramono di kawasan Tanah Harapan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).
Pramono mengatakan, penyampaian pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, ia berharap demonstrasi yang dilakukan di Ibu Kota mengedepankan kenyamanan publik.
Sementara itu, ia pun mempercayai kepada aparat gabungan, yang terdiri dari jajaran Polri dan TNI mampu menjaga keamanan selama demonstrasi berlangsung.
“Sehingga dengan demikian, saya berharap betul bahwa kepolisian dibantu dengan TNI. kalau memang ada, berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman saja,” ungkap Pramono.
Baca Juga: BEM UI Hari Ini Turun Demo ke Bundaran HI: Ada Lima Tuntutan Krusial untuk Prabowo
Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi harus disikapi secara dewasa tanpa mengabaikan hak orang lain maupun kepentingan bersama.
“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kami mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya.
Trunoyudo menjelaskan, berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial, perlu berjalan dengan aman dan tertib. Karena itu, diperlukan sikap saling menghormati agar kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
“Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana perbedaan tersebut disikapi dengan bijak, mengedepankan komunikasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) akan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Aksi tersebut sengaja digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini dipilih untuk menggugah kembali tanggung jawab penguasa terhadap kontrak sosial dalam bernegara.
Komentar (0)