Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), atau Kopdes Merah Putih, khususnya dalam mendistribusikan kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Komitmen ini diutarakan saat COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengadakan rapat dengan Pertamina Patra Niaga dan PT Pupuk Indonesia (Persero), Selasa (27/10/2026).
Melalui akun Instagram resmi @bumn_id, Dony mengarahkan agar kedua perusahaan pelat merah tersebut bisa memastikan kelancaran pasokan energi dan pangan melalui jaringan KDKMP di berbagai daerah.
"Visi presiden itu sentral distribusi untuk setiap barang bersubsidi, itu lewat Kopdes. Artinya apa? Data itu akan adanya di Kopdes nanti," ujar Dony.
Nantinya, proses distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi seperti beras Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP), LPG 3 kg, hingga minyak goreng MinyaKita bakal diarahkan dari pihak distributor kepada Kopdes Merah Putih.
"(Kopdes) buka, langsung isi, langsung isi, gitu aja," kata Dony.
Menurut pengakuan PT Pupuk Indonesia, sekitar 1.000 KDKMP sudah melakukan pemesanan pupuk, dengan rata-rata volume sekitar 4-5 ton. Mendengar laporan ini, Dony menekankan bahwa bisnis BUMN harus selaras dengan program pemerintahan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
"Kita mesti men-deliver itu, karena kita harus satu arah dengan Presiden," ucap Dony.
Pada kesempatan terpisah, Dony Oskaria juga mengaku telah membahas terkait penguatan model bisnis KDKMP dengan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.
Pembahasan dilakukan untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa. Pertemuan ini turut membahas perkembangan verifikasi dan validasi (verval) serta penyusunan model bisnis Kopdes Merah Putih agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Membangun fisik itu gampang, membangun orang gampang, tapi membangun bisnis model itu nggak gampang," ungkap Dony.
Dony menekankan bahwa pembangunan KDKMP tidak cukup hanya dengan menyiapkan bangunan dan sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, Kopdes perlu memiliki model bisnis yang tepat agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Baca Juga: Danantara Target Tender 16 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Akhir 2026
Baca Juga: Pos Indonesia Didera Gagal Bayar, Danantara Pilih Benahi Keuangan Ketimbang Pailit
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pembentukan pusat distribusi atau distribution center sebagai simpul penyaluran kebutuhan pokok. Melalui sistem ini, pengiriman barang dapat dilakukan berdasarkan pesanan, atau purchase order (PO), sementara pembiayaan ditempatkan pada level pusat distribusi untuk mendukung kelancaran operasional.
"Harus ada distribution center-nya, kita drop-nya di situ berdasarkan PO. Nanti financing-nya itu ada di level distribution center itu," tutur Dony.
Model bisnis KDKMP dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni menyediakan kebutuhan barang masyarakat, mempermudah akses pembiayaan, serta menyerap hasil produksi masyarakat melalui fungsi offtake. Untuk mendukung fungsi tersebut, diperlukan infrastruktur logistik, termasuk gudang dan armada angkutan, yang terintegrasi dengan sistem distribusi.
Komentar (0)