Jakarta, VIVA – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memetakan seluruh kendala operasional serta kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Arahan itu meliputi penjajakan fasilitas paspor gratis, penanganan sampah, hingga pendataan kebutuhan jembatan dan air bersih. Instruksi itu disampaikan secara daring pada Selasa (27/10/2026).
Maruli mengapresiasi laporan para kepala PLBN mengenai kondisi lapangan dan persoalan yang dihadapi di wilayah kerja masing-masing.
Menurut dia, laporan tersebut menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kawasan.
"Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang, secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada," kata Maruli.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu," ujar Maruli.
Selain akses dokumen perjalanan, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Maruli juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar. Penerapannya perlu mempertimbangkan regulasi serta kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, Maruli meminta para Kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan akses infrastruktur.
“Penambahan daerah terpencil ini juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan-masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di wilayah masing-masing. Pendataan ini diperlukan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Komentar (0)