JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin memastikan anggaran wajib untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 tetap menjadi prioritas, meskipun Jakarta menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan transfer dana dari pemerintah pusat.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjaga agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Suhud seusai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/10/2026).
“DPRD bersama Gubernur berkomitmen memastikan belanja wajib untuk program mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, tidak mengalami pengurangan,” ujar Suhud.
Pembahasan RAPBD 2027 untuk sementara diskors karena kepastian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan rencana penerbitan obligasi daerah masih diperlukan.
“Kejelasan sumber pendanaan menjadi dasar sebelum penyesuaian postur anggaran dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap terukur,” kata Suhud.
BACA JUGA:Khoirudin Dorong APBD Jakarta Berpihak pada Kebutuhan Warga
Suhud berharap komunikasi Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Keuangan dapat memberikan kepastian mengenai alokasi DBH. Jika penerbitan obligasi daerah tidak disetujui, pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) turut dikaji sebagai alternatif pembiayaan.
“Jika obligasi daerah tidak disetujui, pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan,” ungkap Suhud.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mencatat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta pada 2027 turun Rp641,66 miliar. Dampaknya, proyeksi APBD disesuaikan dari Rp82,89 triliun menjadi sekitar Rp82,247 triliun.
Suhud menegaskan, koordinasi antara DPRD, Pemprov DKI Jakarta, dan pemerintah pusat penting untuk menemukan solusi pembiayaan yang tepat tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warga secara cermat dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kehati-hatian dalam menetapkan postur anggaran harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kepentingan warga Jakarta,” pungkas Suhud.
Komentar (0)