Taj Yasin Kawal Pembangunan Hybrid Seawall di Demak, Warga Lebih Aman dari Abrasi

jpnn.com - DEMAK – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Infrastruktur yang didanai APBD Provinsi Jawa Tengah 2026 sebesar Rp10 miliar itu diharapkan mampu mengurangi dampak banjir rob dan abrasi, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat kembali mengelola tambak dan menggerakkan perekonomian pesisir.

BACA JUGA: Lewat Ajang Inacraft 2026, Taj Yasin Targetkan Produk UMKM Jawa Tengah Masuk Pasar Internasional

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen datang ke Desa Surodadi, Selasa, 27 Oktober 2026, untuk mengecek langsung pembangunan dan memastikan proses pengerjaan proyek tersebut berjalan lancar.

Taj Yasin mengatakan pembangunan tanggul pantai perlu memberikan manfaat nyata, terutama bagi warga yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak rob dan sedimentasi. Sebab, kondisi tersebut telah menghambat aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan budidaya perikanan di kawasan tambak.

BACA JUGA: Bertakziah ke Keluarga Syabilla, Taj Yasin Pastikan Pemprov Jateng Evaluasi Keamanan Porprov

Dia mengapresiasi reaksi positif masyarakat terhadap pembangunan hybrid seawall di daerah tersebut. Sebab, infrastruktur itu dirancang tidak hanya mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan pembangunan di Desa Surodadi memiliki target penanganan sepanjang 930 meter. Panjang tersebut terdiri atas bangunan utama sepanjang 720 meter dan struktur groin atau pemecah gelombang sepanjang 210 meter.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Jaga Air Tanah dari Rumah Lewat Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan

Pekerjaan dibagi menjadi dua paket. Masing-masing paket mencakup 362 meter bangunan utama dan 105 meter groin. Secara keseluruhan, konstruksi tersebut menggunakan 8.500 buah buis beton.

Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres Paket I telah mencapai 56,212 persen, sedangkan Paket II 65,822 persen. Pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.

Pemprov Jateng telah juga melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan pesisir, salah satunya melalui program Mageri Segoro. Sepanjang 2025, tercatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare di kawasan pesisir Jawa Tengah.

Kepala Desa Surodadi Supriyanto menyampaikan apresiasi atas pembangunan hybrid seawall yang membantu masyarakat menghadapi persoalan abrasi selama bertahun-tahun.

Menurut dia, warga mulai merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Sebelumnya, air kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan masyarakat. Kini, keberadaan struktur pelindung pantai dan penanganan tanggul memberikan harapan terhadap kondisi kawasan yang lebih aman.

Supriyanto menilai manfaat program akan makin luas apabila pembangunan dapat dilanjutkan hingga menjangkau wilayah pesisir yang masih membutuhkan perlindungan.

“Dengan adanya kegiatan hybrid seawall ini, insyaallah masyarakat bisa lebih aman dari abrasi. Program ini sangat membantu meringankan penderitaan masyarakat kami yang selama bertahun-tahun terdampak abrasi,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen datang ke Desa Surodadi, Selasa 27 Oktober 2026, untuk mengecek langsung pembangunan dan memastikan proses pengerjaan proyek hybrid seawall berjalan lancar. Foto: Humas Pemprov Jateng.

Dia menjelaskan pembangunan tahap pertama baru menjangkau sekitar 900 meter, sementara wilayah ke arah timur masih membutuhkan penanganan sekitar 1,5 kilometer. Jika perlindungan pantai dapat tersambung, manfaatnya diperkirakan tidak hanya dirasakan warga Desa Surodadi, tetapi juga masyarakat di kawasan sekitarnya.

Menurut Supriyanto, persoalan abrasi bukan hanya dirasakan oleh pemilik tambak. Dampaknya juga dirasakan masyarakat secara lebih luas, sehingga pembangunan perlindungan pantai dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Dia menambahkan pemerintah telah menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, baik kepada warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi maupun mereka yang tidak mempunyai tambak. Program ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat akibat bencana pesisir. (*/jpnn)