Suahasil Bertemu Tito, Bahas Anggaran Pascabencana-Insentif Fiskal Daerah

Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa (27/10). Pertemuan tersebut membahas kesiapan anggaran pascabencana untuk tahun depan sampai insentif fiskal.

Tito menjelaskan untuk anggaran pascabencana 2027 sudah dipastikan tersedia. Meski begitu, ia tak merinci besarannya.

“Karena kita tahu bahwa percepatan rehab di bencana Sumatera Aceh, Sumatera, Utara, Sumatera ini berlangsung 3 tahun 2026, 2027, 2028. Sebelum masuk 2007 itu, kita sudah melakukan diskusi itu dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah, Insyaallah anggarannya tersedia,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10).

Selain itu, hal yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah solusi terkait daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Tito mengatakan pihaknya bakal mendata daerah mana yang ada kesulitan tersebut.

“Nanti ada tim teknis dari Dirjen Kementerian Keuangan, komunikasi dengan Dirjen Keuangan Daerah untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah. Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen gitu ya,” ujar Tito.

Selain itu, persoalan yang turut dibicarakan adalah pemberian insentif fiskal kepada daerah. Tito menilai insentif itu bukan hal baru karena pada tahun sebelumnya juga ada insentif serupa. Ia menekankan insentif tersebut cukup penting untuk daerah-daerah.

“Untuk membuat iklim kompetitif antar kepala daerah. Dengan berbagai kategori, pengenalan inflasi, pertemuan ekonomi, realisasi belanja Kemudian pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Sehingga membuat iklim yang kompetitif antar kepala daerah untuk berprestasi,” ungkap Tito.

Sementara itu, Suahasil menjelaskan untuk anggaran pascabencana memang saat ini diatur oleh kementrian dan lembaga pusat. Menurutnya, semua pihak itu saat ini sedang menyelesaikan rencana induk untuk anggaran pascabencana baik untuk 2026 maupun 2027.

Terkait insentif daerah yang dimaksud Tito, Suahasil menjelaskan memang hal itu sudah ditetapkan dalam APBN, jumlahnya mencapai Rp 1 triliun.

“Dalam APBN seperti yang telah ditetapkan kemarin Rp 1 triliun. Sementara ini dan ini akan kita desain Sehingga nanti indikator apa yang kita gunakan. Sehingga nanti pemerintah daerah itu bekerja menuju menciptakan indikator tersebut,” ujarnya.

Suahasil juga mengungkapkan pemerintah pusat terus memperhatikan kemampuan APBD, salah satunya ditunjukkan dari jumlah Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini yang sudah meningkat.

“Kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu. Masa saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun. Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan Karena kita memang memantau APBD secara cukup detail,” tutur Suahasil.