DPR Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Ini Pertimbangannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional demi mempercepat penanganan api dan kabut asap.

Menurut Riyono, penetapan status tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan aspek kemanusiaan. Dampak karhutla telah menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan hidup.

BACA JUGA: Musim Hujan Tiba, Komisi V DPR Minta Proyek Kotaku Lampung Barat Dikebut Tanpa Kurangi Kualitas

“Pertimbangannya tentu kami melihat dari kepentingan publik masyarakat secara luas, bukan pertimbangan yang lain, tapi pertimbangan kemanusiaan,” kata Riyono kepada wartawan, Selasa (27/10).

Politikus PKS itu menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemadaman titik api dan penanganan asap yang mengganggu aktivitas warga di wilayah terdampak.

BACA JUGA: Dukung Kerja Legislasi DPR, Metranet Perkuat Pengelolaan Big Data Berbasis AI

Dia mengingatkan, penanganan yang tidak maksimal berpotensi menjadi preseden buruk dalam menghadapi bencana lingkungan di kemudian hari.

“Kalau ini tidak dilakukan, maka akan menjadi preseden yang tidak baik bagi penanganan bencana, khususnya bencana lingkungan,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemensos-Sespim Lemdiklat Polri Perkuat Sinergi Tangani Bencana hingga Sekolah Rakyat

Riyono menegaskan karhutla tidak boleh dipandang sebagai bencana rutin tahunan. Masyarakat terus menanggung kerugian akibat kebakaran dan kabut asap yang berulang.

Dia pun meminta kementerian terkait mengoptimalkan teknologi dalam penanganan karhutla. Pelibatan masyarakat juga perlu diperkuat agar upaya pengendalian kebakaran berjalan lebih efektif.

“Kami mengimbau kembali kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, untuk memaksimalkan proses-proses penanganan berbasis teknologi,” tegasnya.

Selain itu, Riyono menyoroti keterbatasan pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Menurut dia, ketersediaan anggaran di daerah belum tentu bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa dukungan kebijakan dan status bencana yang memadai.

Dia menilai kondisi tersebut membuat daerah berisiko menanggung beban penanganan yang semakin berat, terlebih jika kemampuan anggaran pemerintah pusat juga terbatas.

“Kalau tidak ditetapkan bencana alam ini bencana nasional, akan sangat berat teman-teman di daerah,” katanya.

Riyono berharap pemerintah pusat menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi agar penanganan karhutla lebih optimal dan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Ya, menurut saya ini menjadi catatan penting untuk pemerintah pusat,” pungkasnya. (kkp/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prihatin Atas Karhutla, Erika Carlina: Mudah-Mudahan Cepat Selesai