Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan konektivitas dan rantai pasok pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan.
Upaya ini dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 yang mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Deputi Gubernur BI Thomas A. M. Djiwandono mengatakan, gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pengendalian inflasi pangan perlu didukung distribusi yang lancar dan pasokan yang terjaga.
“Masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik, melainkan masyarakat langsung merasakan dampak dari inflasi pangan di kehidupan sehari-hari,” kata Thomas dalam sambutannya pada kegiatan GPIPS Sulampua 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10). GPIPS Sulampua 2026 dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut Thomas, kenaikan harga beras, kelangkaan cabai, hingga keterlambatan distribusi ikan dari daerah produksi bisa mempengaruhi konsumsi masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Sulampua yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan sentra produksi dan konsumsi tersebar.
Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi kegiatan GPIPS 2026, karena menjadi salah satu pintu masuk distribusi pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.
Thomas menjelaskan, GPIPS Wilayah Sulampua 2026 membawa tiga upaya utama yang disebut Tallukarsa Pangan Sulampua, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya mencakup penguatan produksi, kerja sama antardaerah, serta pembenahan ekosistem dan kelembagaan pangan.
Karsa Daya, kata Thomas, diarahkan untuk memperkuat kapasitas sektor pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif dari BI, serta komitmen penyaluran kredit perbankan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok nelayan.
Karsa Sambung, berfokus pada kerja sama antardaerah untuk komoditas beras, bawang merah, dan ikan. BI juga mendorong distribusi yang lebih efisien melalui pengembangan Mini Distribution Centre (MDC) TPID Makassar guna memperpendek rantai pasok dan mendekatkan pangan ke pasar konsumsi.
“Kami mengupayakan biaya distribusi yang lebih efisien untuk menurunkan biaya logistik,” ujar Thomas.
Adapun, Karsa Tata dilakukan lewat penguatan kelembagaan pangan, termasuk mempertemukan gapoktan dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyerap hasil produksi (offtaker).
BI juga bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Sekolah Lapang Iklim untuk memitigasi dampak perubahan cuaca terhadap produksi pangan.
Selain itu, BI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan neraca pangan daerah agar ketersediaan dan kebutuhan pangan dapat dipetakan secara lebih akurat.
Thomas melanjutkan, sejumlah program di daerah telah menunjukkan hasil yang dapat dikembangkan lebih luas. Di Sulawesi Selatan, pengembangan peternakan ayam melalui sistem closed house ditujukan untuk memodernisasi usaha.
Sementara di Gorontalo, Program Taksi Nelayan meningkatkan akses nelayan terhadap armada dan sarana penangkapan modern melalui pengelolaan berbasis koperasi.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Komentar (0)