Pantau - Pemerintah Malaysia berencana meminta penjelasan resmi kepada Myanmar terkait laporan dugaan penahanan 300 pengungsi yang sebelumnya dipulangkan dari Malaysia, meskipun pemerintah Myanmar telah memberikan jaminan keselamatan bagi mereka.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencermati informasi mengenai nasib ratusan pengungsi tersebut dan akan meminta perwakilan diplomatik Malaysia di Myanmar melakukan penelusuran.
Pernyataan itu disampaikan Hasan dalam sidang Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Senin (26/10/2026), menyusul munculnya informasi mengenai dugaan penahanan terhadap pengungsi yang telah kembali ke negara asalnya.
"Jika ada dikatakan 300 orang yang kita pulangkan ditahan, kita akan meminta pemerintah Myanmar menjelaskan dan kita akan meminta Kuasa Usaha kita di Myanmar untuk mencari tahu," kata Hasan.
Malaysia Akan Selidiki Dugaan Penahanan 300 Pengungsi MyanmarHasan menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengabaikan informasi mengenai dugaan penahanan terhadap warga Myanmar yang sebelumnya dipulangkan.
Menurutnya, pemerintah perlu memperoleh penjelasan langsung dari otoritas Myanmar untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Malaysia juga berencana melibatkan Kuasa Usaha Malaysia di Myanmar guna mencari informasi mengenai kondisi para pengungsi setelah tiba di negara asal mereka.
Langkah diplomatik tersebut dilakukan karena pemulangan pengungsi sebelumnya disertai jaminan keselamatan dari pemerintah Myanmar.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, informasi mengenai dugaan penahanan 300 pengungsi masih memerlukan klarifikasi dari otoritas Myanmar.
Sebanyak 10.000 Pengungsi Myanmar Dipulangkan Sepanjang 2026Pemerintah Malaysia mencatat telah memulangkan sekitar 10.000 pengungsi Myanmar selama periode Januari hingga September 2026.
Pemulangan terbaru dilakukan pada akhir September 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.476 pengungsi.
Hasan menjelaskan bahwa proses pemulangan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip sukarela.
Menurutnya, para pengungsi yang kembali ke Myanmar telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai bentuk kesediaan untuk pulang ke negara asal.
Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa proses tersebut juga didasarkan pada jaminan keselamatan yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah Myanmar.
Namun, munculnya laporan dugaan penahanan terhadap sebagian pengungsi yang dipulangkan mendorong Malaysia meminta klarifikasi lebih lanjut.
Myanmar Pernah Berikan Jaminan Keselamatan kepada MalaysiaHasan mengungkapkan bahwa pemerintah Myanmar sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menjamin keselamatan pengungsi yang kembali dari Malaysia.
Jaminan tersebut turut dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing yang berlangsung di Malaysia beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Myanmar menyampaikan jaminan mengenai keselamatan warga yang dipulangkan ke negaranya.
Pemerintah Malaysia kini ingin memastikan bahwa komitmen tersebut benar-benar dijalankan, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan penahanan ratusan pengungsi.
Penjelasan dari pemerintah Myanmar diperlukan untuk mengetahui kondisi dan status para pengungsi yang dilaporkan ditahan.
Malaysia Tampung Sedikitnya 200.000 Pengungsi MyanmarMenteri Luar Negeri Malaysia menekankan bahwa persoalan pengungsi Myanmar tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah domestik negara tersebut.
Menurut Hasan, dampak persoalan pengungsi telah meluas ke negara-negara tujuan pelarian, termasuk Malaysia.
Saat ini, Malaysia menampung sedikitnya 200.000 pengungsi asal Myanmar yang berada di wilayahnya.
Sebagian dari pengungsi tersebut merupakan etnis Rohingya yang selama ini menjadi salah satu kelompok pengungsi yang mendapat perhatian di Malaysia.
Keberadaan pengungsi dalam jumlah besar menjadikan persoalan pemulangan dan perlindungan keselamatan sebagai bagian dari hubungan diplomatik antara Malaysia dan Myanmar.
Pemerintah Malaysia akan meminta penjelasan mengenai laporan dugaan penahanan 300 pengungsi melalui komunikasi dengan pemerintah Myanmar serta penelusuran oleh perwakilan diplomatiknya.
Komentar (0)