Musim Hujan Tiba, Komisi V DPR Minta Proyek Kotaku Lampung Barat Dikebut Tanpa Kurangi Kualitas

jpnn.com, LAMPUNG BARAT - Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri mendesak pihak pelaksana proyek penataan Kawasan Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, untuk mempercepat ritme kerja agar selesai tepat waktu.

Desakan percepatan pengerjaan ini disampaikan Mukhlis mengingat dinamika cuaca di wilayah Lampung Barat yang mulai ekstrem.

BACA JUGA: Proyek 1 Juta Hunian Vertikal, Hashim: Dari Kumuh ke Kehidupan Bermartabat

"Kami harap pembangunan ini dapat selesai tepat waktu atau lebih cepat," ujarnya di Lampung Barat, Senin (26/10).

Mukhlis mengingatkan bahwa akselerasi ritme pekerjaan di lapangan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap standar teknis. Pihak kontraktor diminta tidak mengorbankan mutu dan kualitas fisik bangunan hanya demi mengejar target waktu.

BACA JUGA: Pramono Bakal Revitalisasi 55 RW Kumuh di Jakarta

"Intensitas hujan sudah mulai meningkat. Oleh karena itu, kami meminta kepada pihak pelaksana untuk bekerja lebih cepat dan tetap menjaga kualitas pekerjaan," kata legislator asal Lampung tersebut.

Ia mengatakan bahwa selain penataan Kotaku, kunjungan ini juga memantau program bedah rumah, peningkatan jaringan irigasi, infrastruktur jalan, hingga sanitasi," jelas Mukhlis.

BACA JUGA: Fahri Hamzah Sebut Pembangunan Rusun Solusi untuk Mengubah Kawasan Kumuh jadi Modern

"Kunjungan kami ini untuk mengaudit langsung program-program pusat yang sedang berjalan di daerah ini," kata dia.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan bahwa progres fisik proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut terpantau baru mencapai 30 persen dari total masa kontrak 150 hari kerja.

"Progres baru mencapai 30 persen dengan waktu pengerjaan 150 hari. Tadi sudah saya tanyakan, dan insyaallah target akan tercapai," kata dia.

Dia pun menyampaikan bahwa terdapat sejumlah masalah teknis dalam pembangunan Kotaku ini yakni terkait sistem drainase atau pembuangan air yang berpotensi berdampak langsung pada permukiman di belakang rumah warga.

"Desain teknis yang ada harus disesuaikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar jangan sampai pembangunan ini justru merugikan masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, ia pun meminta pelaksana lapangan dari pihak Balai untuk segera melakukan revisi dan perbaikan agar saluran air ini tidak berdampak buruk terhadap lingkungan warga.

"Kami juga mengajak masyarakat setempat untuk turut serta berpartisipasi aktif mengawasi jalannya proyek pembangunan tersebut demi kebaikan bersama," katanya.(antara/jpnn)