Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (26/10/2026). Rupiah turun 55 poin atau 0,30 persen menjadi Rp18.135 per dolar AS dari penutupan sebelumnya Rp18.080 per dolar AS.
Ibrahim Assuabi analis mata uang menilai, kenaikan harga minyak berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui peningkatan biaya impor minyak serta belanja subsidi energi dan kompensasi kepada Pertamina.
“Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) melalui peningkatan biaya impor minyak dan beban subsidi energi serta kompensasi kepada Pertamina,” ujar Ibrahim dilansir dari Antara.
Tekanan terhadap rupiah terjadi ketika harga minyak dunia melonjak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Sebelumnya, harga minyak mentah Brent pada Jumat (23/10/2026) naik 2,7 persen atau 3,06 dolar AS menjadi 116,20 dolar AS per barel. Harga tersebut menjadi level tertinggi sejak Juni 2022.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), yang menjadi acuan pasar AS, menguat 3,04 persen atau 3,02 dolar AS menjadi 102,50 dolar AS per barel. Kenaikan itu membawa WTI ke level tertinggi dalam lima pekan terakhir.
Sepanjang pekan sebelumnya, harga Brent meningkat sekitar 5 persen, sedangkan WTI naik sekitar 3 persen. Kedua acuan minyak tersebut juga berpeluang mencatat kenaikan mingguan selama tiga pekan berturut-turut.
Lonjakan harga minyak dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi serangan baru AS terhadap Iran dan meningkatnya ketegangan kawasan yang dapat mengganggu pasokan energi.
Donald Trump Presiden AS pada Kamis (22/10/2026) menyatakan kemungkinan negaranya melancarkan serangan tambahan terhadap Iran.
Ketegangan regional juga meningkat akibat serangan kelompok Ansarullah di Yaman terhadap Arab Saudi. Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.
Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak memang berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi.
Namun, tambahan penerimaan tersebut belum tentu mampu mengimbangi kenaikan belanja energi, terutama jika pemerintah mempertahankan harga BBM domestik untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi.
“Meskipun kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas, manfaat tersebut berpotensi tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan belanja energi, terutama apabila harga BBM (bahan bakar minyak) domestik tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi,” ujarnya.
Ibrahim menjelaskan, kenaikan harga minyak yang berlangsung lama dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dan meningkatkan risiko pelebaran defisit APBN.
Kondisi tersebut semakin perlu diwaspadai karena perubahan sejumlah asumsi ekonomi makro berpengaruh terhadap besaran defisit anggaran.
Menurutnya, kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) dan pelemahan rupiah merupakan dua faktor yang sensitif terhadap defisit APBN 2026.
Setiap kenaikan yield SBN sebesar 0,1 persen berpotensi memperlebar defisit Rp1,9 triliun. Sementara itu, setiap depresiasi rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat menambah defisit sekitar Rp800 miliar.
Tekanan dinilai semakin besar ketika kenaikan yield SBN dan pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Ibrahim menyebut perubahan asumsi ICP memiliki sensitivitas besar terhadap defisit anggaran.
Setiap kenaikan ICP sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi memperlebar defisit APBN hingga Rp6,8 triliun.
Sementara itu, realisasi ICP hingga akhir September 2026 disebut telah mencapai 91,9 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.
“Asumsi ICP sampai dengan akhir September 2026 sudah meleset jauh dari target APBN 70 dolar AS per barel ke 91,9 dolar AS per barel,” kata Ibrahim.
Tekanan terhadap anggaran juga terlihat dari peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi. Ibrahim menyebut realisasi belanja untuk kedua komponen tersebut hingga 30 September 2026 mencapai Rp376,8 triliun, meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Biaya impor energi bisa membuat kantong negara semakin kering, hal ini terbukti dari belanja subsidi dan kompensasi sampai 30 September 2026 yang telah mencapai Rp376,8 triliun atau naik 54,1 persen (year on year/YoY),” ujarnya.
Sejalan dengan pelemahan rupiah di pasar, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin juga melemah menjadi Rp18.116 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp18.069 per dolar AS. (ant/saf/ipg)
Komentar (0)