Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas aliran gas bumi ke Singapura. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara untuk mendinginkan narasi publik sekaligus memberikan legitimasi politik atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi XII DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno meminta semua pihak untuk melihat persoalan pasokan gas ini secara lebih proporsional dan objektif. Menurutnya, tindakan untuk mengalihkan gas demi mengamankan pasokan listrik bukanlah bentuk konfrontasi yang disengaja, melainkan sebuah respons standar sebuah negara berdaulat dalam memitigasi krisis.
Baca Juga: PDIP Jadikan Pengkhianatan Jokowi dan Keluarganya Sebagai 'Case Study' di Sekolah Partai
Eddy memberikan sebuah analogi diplomasi energi yang sangat logis untuk menjawab keberatan dari Singapura. Ia meminta negara konsumen untuk memposisikan diri mereka pada posisi yang sama ketika terjadi guncangan rantai pasok global, seperti yang tengah terjadi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Kalau suatu negara yang selama ini memasok minyak mentah kepada Indonesia terpaksa mengurangi pengirimannya karena kebutuhan dalam negerinya meningkat, kita tentu bisa memahami situasi tersebut. Prinsip yang sama perlu dipahami dalam hubungan perdagangan energi. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketahanan energinya, terutama ketika terjadi gangguan pasokan global,” kata Eddy dikutip Senin (26/10/2026).
PAN menyebut negara memiliki hak prerogatif dalam mengelola sumber daya alamnya demi kepentingan rakyatnya sendiri. Ketika negara dihadapkan pada pilihan antara mengamankan kontrak ekspor atau menyelamatkan industri dalam negeri dari pemadaman listrik, maka pilihan untuk menyelamatkan kepentingan domestik adalah hal yang tidak bisa diganggu gugat.
“Dalam situasi pasokan energi global yang terganggu, sangat wajar apabila setiap negara memprioritaskan kebutuhan energinya masing-masing. Jika kebutuhan minyak dan gas bumi di dalam negeri meningkat akibat gejolak geopolitik, maka kepentingan nasional harus menjadi prioritas agar kegiatan ekonomi, industri, dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Eddy.
Namun Eddy Soeparno tetap memberikan catatan kritis kepada jajaran kementerian terkait. Pemotongan pasokan gas yang memantik ketegangan dengan Singapura ini harus dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi.
Prioritas domestik harus dieksekusi dengan memperhitungkan secara akurat kapasitas produksi nyata di lapangan, serta mewajibkan adanya komunikasi bilateral yang intensif agar tidak mencederai iklim investasi internasional.
Krisis ini, menurutnya, menelanjangi kerentanan sistem energi di kawasan regional dan membuktikan betapa berbahayanya jika sebuah negara hanya bergantung pada satu skema pasokan energi.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar konflik pasokan dengan Singapura ini dijadikan pelajaran berharga untuk memperkuat kemandirian infrastruktur energi di Tanah Air, termasuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
Baca Juga: Rezim Prabowo Geger, Terendus Konspirasi Level Tinggi Tokoh Antipemerintah dan Dubes Singapura
“Ini momentum bagi Indonesia untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh melalui peningkatan produksi, diversifikasi sumber energi, pembangunan infrastruktur, dan percepatan transisi energi. Dengan begitu, Indonesia tidak mudah terdampak ketika terjadi gejolak geopolitik di kawasan mana pun,” tandas Eddy.
Komentar (0)