Apa yang Terjadi setelah Pengurangan Ekspor Gas ke Singapura?

Wacana stop ekspor gas ke negara tetangga muncul setelah Sidang Kabinet Paripurna ”2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Saat itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran, pada era rentan krisis banyak negara lain memasang mode survival.

Dalam pandangannya, Indonesia mesti melakukan hal serupa. Baginya, sumber daya alam negeri ini harus dipertahankan sekuat-kuatnya demi kepentingan nasional.

Seusai sidang, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kepada wartawan mewacanakan rencana menghentikan ekspor gas ke negara tetangga. Hal itu merupakan bentuk penjabaran kementeriannya dalam mengimplementasikan konsep survival yang menjadi arahan Presiden.

”Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena, kan, harus survival, kan? Harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri begitu, ya,” kata Bahlil. Tidak disebutkan negara tetangga yang ekspor gasnya tidak diperpanjang.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2025 tiga negara pengimpor LNG Indonesia terbesar adalah Jepang, China, dan Singapura. Masing-masing, secara berurutan, mengimpor 3,798 juta ton, 3,789 juta ton, dan 3,215 juta ton. Adapun total LNG yang diekspor Indonesia pada 2025 sebesar 7,1 juta ton.

Bahlil kembali menegaskan pernyataan tentang rencana stop ekspor gas ke negara tetangga pada acara peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).

Namun, belum jelas benar bagaimana rencana itu akan diimplementasikan. Bahlil hanya mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif dan tidak saling menghargai hubungan antarnegara.

Pada Jumat (23/10), Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengumumkan bahwa Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura per Sabtu ini.

”Mulai besok (Sabtu, 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Djoko menyampaikan tidak ada negara lain selain Singapura yang mengalami pengurangan ekspor gas. ”Enggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” ujar Djoko seperti dikutip dari Antara.

Kompas menghubungi Djoko Siswanto pada Sabtu (24/10) untuk menanyakan apakah pengurangan gas ke Singapura terkait kontrak yang sudah berjalan atau yang akan datang?

Djoko tidak menjawab secara tegas. Namun, ia mengirimkan pesan pendek yang menjelaskan bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura dalam rangka menjaga keandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan.

Pasokan gas ke Singapura, mulai Sabtu, dialihkan dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS—Pulau Pemping—Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik. Selain itu, ada pengurangan pasokan gas ke Singapura dari Sumatera untuk keperluan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI.

Pemerintah Singapura menyatakan siap menghadapi pengurangan pasokan gas dari Indonesia karena negeri itu telah memiliki rencana darurat dan sumber gas alternatif untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi.

Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA), Sabtu (24/10/2026), menyatakan, pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencapai 17 miliar British termal unit per hari (BBTUD) selama 18 hari. Jumlah itu kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.

EMA menyatakan, angka 17 BBTUD diperoleh dari perusahaan-perusahaan pengimpor gas Singapura. ”Selain dari Indonesia, Singapura mengimpor gas alam dari berbagai sumber lain di seluruh dunia,” kata juru bicara EMA, dikutip dari The Straits Times.

Singapura menggunakan gas alam untuk menghasilkan sekitar 95 persen listriknya. Gas tersebut diimpor melalui pipa dari Indonesia dan Malaysia serta dalam bentuk gas alam cair (LNG) dari berbagai negara. Pada 2025, gas pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG mencapai 57 persen.

Meski EMA telah menyatakan telah memiliki rencana darurat dan sumber gas alternatif, importir gas dari negeri itu mengakui pengurangan pasokan gas dari Indonesia tetap berdampak.

Salah satu pemasok gas terbesar di Singapura, Gas Supply, mengatakan, pengurangan pasokan dari Indonesia sudah memengaruhi pengiriman gas kepada pelanggannya. Perusahaan milik Temasek itu telah menghubungi pelanggan yang terdampak dan berkomunikasi dengan pemasok gas di Indonesia.

”Perusahaan terus berkomunikasi erat dengan pemasok kami di hulu untuk menangani situasi ini,” kata Gas Supply.

Pengurangan gas Indonesia dalam jangka panjang berpotensi menaikkan harga listrik Singapura. Analis harga LNG Asia di Argus Media, Lee Rou Urn, mengatakan besarnya kenaikan harga akan bergantung pada lamanya pengurangan pasokan dan harga gas pengganti.

Untuk jangka pendek, gangguan pasokan gas bisa diatasi karena sumber impor gas Singapura cukup beragam. ”Jika pembatasan pasokan meningkat dalam jangka panjang atau berlangsung tanpa batas waktu, Singapura mungkin perlu meninjau kembali atau semakin memperluas sumber pasokan LNG-nya,” kata Lee.

Sejumlah pengamat telah mengingatkan bahwa kebijakan pengurangan ekspor ke Singapura secara mendadak bisa menimbulkan persoalan. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai, pengurangan ekspor berisiko dianggap wanprestasi bila kontrak sudah ditandatangani. ”Kita kemungkinan bisa kena penalti. Sebab, dalam setiap perjanjian, ada penalti untuk yang wanprestasi,” ujarnya.

Jika pengurangan ekspor gas ini dilakukan untuk kontrak yang sudah berakhir, dengan cara tidak memperpanjang kontrak, langkah ini dinilai lebih aman. Hanya model komunikasi yang saling ancam berisiko meningkatkan ketegangan hubungan antarnegara dan bisa memicu aksi balasan.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Minggu (25/10), telah menyinggung hal itu. ”Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan pihak pengimpor gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak tersebut,” ujarnya sebagaimana dikutip The Straits Times dan Channel News Asia.

Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Tan See Leng juga menegaskan, akan ada komunikasi dengan semua pengguna gas. Tujuannya mencari tahu apakah ada pelanggaran kontrak dan diperlukan ganti rugi. Kontrak itu diharapkan dihormati.

Selain soal penalti, pengurangan ekspor gas ke Singapura akan memicu penumpukan gas di dalam negeri. Indonesia memang membutuhkan pengembangan penggunaan gas untuk dalam negeri sehingga pasokan dalam negeri makin terjamin. Namun, sumber-sumber gas berada jauh dari industri yang merupakan konsumen gas. Perubahan dalam waktu cepat tak mungkin dilakukan.

Indonesia juga bakal kehilangan devisa dari ekspor. Padahal, ekspor perlu digenjot karena menjadi salah satu penggerak pertumbuhan.

Lebih dari itu, langkah pemerintah tak bisa dimungkiri terkait komunikasi dengan Singapura yang belakangan kerap memunculkan beberapa tafsir. Sebagai sesama negara ASEAN, semestinya pemerintah mengedepankan dialog damai sehingga masalah yang muncul tidak berkembang ke arah yang tidak produktif.

Langkah pemerintah mengurangi ekspor gas ke Singapura tergolong mengejutkan di tengah sejumlah masalah di dalam negeri yang perlu ditangani. Akan tetapi, Bahlil menyatakan, pemerintah telah memikirkan semuanya dalam setiap langkah.

”Yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi juga asas penghargaan harus sama juga,” tambahnya.

Ketika ditanya wartawan soal kemungkinan aksi balasan dari negara yang terdampak pengurangan ekspor gas, Bahlil menjawab pendek, ”Terserah mereka-lah. Emang gua pikirin,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10).