Pramono Bakal Bertemu Menkeu Bahas Rencana Penerbitan Obligasi Jakarta

detik.com
4 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan bertemu dengan Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara hari ini. Pertemuan itu akan membahas soal rencana penerbitan obligasi atau surat utang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Sedangkan obligasi, hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan," kata Pramono di Kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).

Pramono tidak merinci materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia juga tidak merinci kepastian waktu penerbitan obligasi Jakarta tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Skema tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur di Ibu Kota.

Baca juga: Pramono Resmikan Gedung Puskesmas Taman Sari, Fasilitas Persalinan-Gym Lansia

Sebelumnya, Pramono mengatakan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi tersebut. Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/9). Dia mengatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait rencana penerbitan obligasi.

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan menjalankan itu setelah mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari pemerintah pusat," kata Pramono.

Pramono menyebut Pemprov DKI akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami segera akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan juga dengan Kementerian Keuangan. Kalau kemudian mendapatkan izin akan kami lanjutkan, kalau tidak ya sudah," ujarnya.

Baca juga: Pramono Sebut JRF dan Konser Ye Hasilkan Dampak Ekonomi Rp 625 M

Menurut Pramono, obligasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan atau creative financing yang dapat digunakan Pemprov DKI. Namun, dia menyadari pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

"Artinya, apa pun yang dilakukan kita sebagai alternatif creative financing itu memang saya menyadari kalau kemudian pemerintah pusat belum menyetujui pada saat ini," tuturnya.




(bel/yld)

Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Pramono Sebut Polusi Turun saat JRF, OMC Bisa Lanjut Jika Awan Memadai
• 21 jam lalu
0
thumb
Hasto Minta Lahan Karhutla Direboisasi: Jangan Jadi Perkebunan, Termasuk Sawit
• 20 jam lalu
0
thumb
Pramono Kaget Lihat Fasilitas Puskesmas Taman Sari, Gym Lansia hingga Alat Modern Tersedia
• 2 jam lalu
0
thumb
PTBA Kaji Opsi Buyback Saham di Tengah Gejolak Pasar
• 23 jam lalu
0
thumb
BPS: Cabai merah naik di 327 kabupaten/kota
• 3 jam lalu
0
Berhasil disimpan.