93,7% Masyarakat Dukung Program Cek Kesehatan Gratis

Jakarta: Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapat respons positif dari masyarakat. Tingginya penerimaan ini menunjukkan program cek kesehatan gratis mendapat dukungan kuat dari publik.

“Sebanyak 93,7 persen responden menyatakan setuju, dan 91,2 persen menilai kinerjanya baik atau sangat baik,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi, dikutip pada Minggu, 25 Oktober 2026. 

Survei Voxpol Center Research and Consulting dilakukan pada 3-12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Wawancara terhadap responden dilakukan tatap muka (face to enumerator) terlatih menggunakan aplikasi berbasis Android (i-voxpol).

Survei tersebut menggunakan multistage random sampling untuk memastikan representasi populasi, dengan margin of error 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Hasil survei soal pemeriksaan kesehatan gratis. Dok Istimewa

Menurut dia, 92,9 persen responden menilai pemeriksaan kesehatan gratis bermanfaat dan 77,8 persen lainnya tepat sasaran.

“Sebanyak 49,3 persen mendukung program dilanjutkan dan 46,8 persen menginginkan perbaikan. Publik cenderung mendukung keberlanjutan program dengan peningkatan kualitas pelaksanaan,” tegas Pangi. 

Temuan lainnya, Pangi mengungkap mayoritas responden menilai pemerintah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. "Dengan 63,3 persen menyatakan mampu, sementara 35,2 persen menilai kurang atau tidak mampu," kata Pangi.

Pangi menjelaskan mayoritas masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran juga mampu menjalankan pemerintahan, dengan tingkat keyakinan tertinggi di wilayah Bali-NTB-NTT sebesar 88,40 persen, disusul Sulawesi sebesar 75,60 persen, dan Maluku-Papua sebesar 71,30 persen.

Menurut dia, temuan itu menunjukkan modal kepercayaan publik yang cukup luas bagi pemerintah untuk memperkuat legitimasi, menjaga konsistensi kinerja, dan memastikan manfaat kebijakan dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Untuk daerah lain relatif terjaga di sebagian besar wilayah lainnya mencerminkan kepercayaan publik yang cukup kuat," ujar Pangi.

Survei ini juga menunjukkan 61,1 persen responden menilai pemerintah mampu mengatasi masalah, sedangkan 37,5 persen menilai kurang atau tidak mampu. Menurut dia, temuan itu menunjukkan pemerintah masih memiliki modal kepercayaan dan legitimasi publik yang kuat meskipun sekitar sepertiga responden masih menyampaikan keraguan terhadap kinerja pemerintah.