Bakom: Pelayanan Komunikasi Pemerintah tak Mengenal Jam Kerja

jpnn.com, MEDAN - Pergeseran paradigma yang sedang dijalankan pemerintah menuntut cara berkomunikasi yang juga bergeser, dari penyampaian satu arah menuju komunikasi yang mendengar dan menjelaskan.

Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria menjelaskan di era yang berbeda menuntut cara kerja humas pemerintah yang juga berbeda.

BACA JUGA: Jaga Kepercayaan Publik, Bakom Satukan Narasi Pusat dan Daerah

Hal tersebut dia sampaikan dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10).

"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," ujarnya.

BACA JUGA: Direktur Pegadaian Berbagi Kiat Menghindari Penipuan Berkedok Rekrutmen

Hariqo mencontohkan capaian di bidang kesehatan yang langsung dirasakan warga. Di antaranya cek kesehatan gratis yang diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026, sehingga secara akumulatif sudah lebih dari 179 juta orang mengikuti program ini sejak 2025.

"Sebanyak 66 rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya agar mampu menangani kanker, stroke, jantung, dan ginjal di dekat rumah warga. Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Perpres 81 Tahun 2025," katanya.

BACA JUGA: Perluas Penjaminan Kredit di Ekosistem Perbankan Digital, Jamkrindo Gandeng Hibank

Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan diikuti humas Pemerintah Provinsi serta 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Workshop ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas daerah se-Indonesia, tempat pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung di daerah.

Bakom membekali humas daerah dengan narasi dan data yang sama, sekaligus membuka saluran agar masukan dari daerah dapat diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dilanjutkan Bakom ke provinsi lain.(chi/jpnn)