Tes Kemampuan Akademik jadi Peta Jalan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Jakarta: Angka partisipasi tes kemampuan akademik (TKA) yang tinggi baru bermakna jika data yang dihasilkan benar-benar berujung pada perbaikan pembelajaran di ruang kelas. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menanggapi pendaftaran TKA 2026 jenjang SMA/SMK/MA yang mencapai 3,86 juta peserta atau 91,72 persen dari total calon peserta.

Pemerintah memastikan sistem daring siap melayani hingga 900 ribu peserta bersamaan pada pelaksanaan TKA yang dimulai pada Senin, 26 Oktober 2026. 

"Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua, pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua, benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 25 Oktober 2026.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan TKA harus menjadi peta jalan untuk intervensi presisi, bukan sekadar ajang pemetaan yang berhenti di atas kertas. 

Dia mengingatkan hasil TKA 2026 jenjang SD dan SMP yang dirilis Mei 2026, menunjukkan persoalan mendasar yang belum terjawab, yaitu rata-rata numerasi siswa SMP hanya 40,34, sedangkan literasi 60,83. Hanya 9,67 persen siswa SMP yang masuk kategori baik dalam matematika. 

"Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Rerie.

Ilustrasi Tes Kamampuan Akademik. Foto- dok. Antara

Rerie mengatakan di balik klaim kesiapan sistem, pelaksanaan TKA berbasis komputer masih menghadapi tantangan dasar. Data pemerintah menunjukkan sekitar 23 persen satuan pendidikan di Indonesia belum terkoneksi internet.

Keterbatasan perangkat dan jaringan membuat sejumlah sekolah harus menggelar tes dalam beberapa gelombang, bahkan meminjam perangkat untuk memastikan siswa dapat mengikuti asesmen.

Menurut dia, kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan hasil. Dia menilai skor TKA tidak dapat dibaca sebagai ukuran yang adil bagi seluruh peserta jika infrastruktur belum setara.

"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," ujar Rerie.

Anggota Mejelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemerintah tidak berhenti pada penyelenggaraan tes. Rerie juga menawarkan sejumlah solusi, antara lain adanya alokasi anggaran untuk program remedial berbasis data.

Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya membiayai pelaksanaan tes, tetapi juga menggelontorkan dana untuk bimbingan teknis guru serta penyediaan alat peraga yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik di masing-masing daerah. Data TKA harus menjadi dasar alokasi, bukan sekadar laporan.

Selain itu, tambah Rerie, harus ada perubahan pendekatan pembelajaran. Guru didorong beralih dari sekadar mengejar nilai menjadi membangun kompetensi dan karakter. Evaluasi bagi guru perlu diarahkan untuk menumbuhkan nalar siswa, bukan sekadar hafalan.

Terpenting, jelas Rerie, harus dibangun komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Orang tua diminta tidak terpaku pada peringkat, melainkan mendukung proses belajar yang bermakna di rumah.

"TKA sudah memberi kita peta jalan. Sekarang kita semua harus berani melangkah," ujar Rerie. 

Dengan pendaftar yang menembus 3,86 juta, TKA 2026 menjadi momentum besar. Namun, keberhasilan sejatinya tidak diukur dari lancarnya sistem daring atau tingginya partisipasi, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai yang masih kurang mampu diperbaiki di ruang kelas.