Jelang Demonstrasi Lanjutan, Prancis Minta Operator Siaga Batasi Akses Media Sosial

Paris: Pemerintah Prancis dilaporkan meminta operator telekomunikasi bersiap menangguhkan akses ke sejumlah platform media sosial jika terjadi kekerasan selama demonstrasi akhir pekan. 

Permintaan tersebut muncul menjelang aksi Gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests).

Media daring Prancis, Blast, melaporkan Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengirim surat kepada perwakilan operator Orange, SFR, Free, dan Bouygues Telecom pada Kamis, 22 Oktober 2026.

“Operator diminta bersiap memblokir sementara akses ke platform seperti TikTok, Instagram, Snapchat, dan X apabila terjadi kekerasan selama demonstrasi,” demikian isi surat tersebut, dikutip dari Anadolu, Minggu, 25 Oktober 2026.

Anggota kabinet Lecornu dan direktur hukum operator telekomunikasi juga menggelar pertemuan daring menjelang aksi tersebut.

Menurut notulen pertemuan yang dikutip Blast, pemerintah menginginkan pembatasan akses hanya berlaku pada ponsel dan wilayah tertentu.

Operator telekomunikasi dilaporkan menyampaikan keberatan terhadap permintaan pemerintah. Mereka mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan langkah tersebut dalam waktu singkat.

Hingga kini, pemerintah Prancis belum memberikan tanggapan terhadap pemberitaan Blast.

Pada 2024, pemerintah Prancis memblokir akses TikTok selama demonstrasi di Kaledonia Baru. Namun, pada 2025, Dewan Negara Prancis membatalkan keputusan pemerintah untuk membatasi akses ke platform tersebut di wilayah itu.

Sementara itu, Gerakan Rompi Kuning kembali turun ke jalan pada Sabtu untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Sekitar 1.000 orang dilaporkan telah ditahan dalam rangkaian demonstrasi tersebut.