Analisis Monash Data Sebut Strategi Viralisasi Capaian 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran Tuai Kritik

Presiden Prabowo Subianto mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan tahunan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: AP Photo/Dita Alangkara)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Strategi pemerintah mempromosikan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melalui media sosial menuai kritik dari publik.

Temuan tersebut terungkap dalam analisis Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) terhadap momen dua tahun pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. 

Analisis itu menemukan adanya puluhan ribu unggahan yang mempromosikan narasi keberhasilan pemerintah. Tetapi respons publik di sejumlah platform terhadap unggahan tersebut, justru didominasi kritik dan skeptisisme.

Peneliti MDDRH, Nurul Amalia, mengatakan pihaknya menemukan 87.938 unggahan dari lima platform media sosial. Peningkatan jumlah unggahan dengan tagar yang seragam terlihat pada sejumlah periode, yakni 4.063 unggahan pada 29 Agustus 2026, sebanyak 6.667 unggahan pada 15–16 Oktober 2026, dan 5.200 unggahan pada 20 Oktober 2026.

Dari total unggahan tersebut, TikTok mencatat jumlah terbanyak dengan 54.448 unggahan, disusul X sebanyak 32.426 unggahan, Facebook 450 unggahan, YouTube 299 unggahan, dan Instagram 259 unggahan.

Salah satu temuan utama analisis tersebut adalah penyebaran narasi keberhasilan program pemerintah melalui sejumlah tagar, seperti #2TahunGerakNyata dan #GerakNyata. Unggahan tersebut banyak beredar menjelang 20 Oktober 2026, terutama melalui akun media sosial kementerian dan lembaga negara.

Baca Juga: Eksklusif! 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beber Capaian & Tantangan Pendidikan

Konten yang diunggah umumnya berupa grafik atau video yang menampilkan klaim capaian pemerintah selama dua tahun terakhir.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) juga telah mengonfirmasi adanya upaya mengoordinasikan penyebaran narasi melalui kata kunci atau tagar tertentu di media sosial.

Monash Data turut menemukan tagar #indonesiamaju, #indonesiahebat, dan #StillPrabowo yang telah beredar sejak Agustus 2026. Tagar tersebut memuat narasi dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo serta promosi program pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Nurul menjelaskan, periode pengumpulan data yang ditarik hingga 20 Agustus 2026 digunakan untuk mengamati tren selama dua bulan sebelum peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Selain itu, kami juga menemukan bahwa enam tagar, yakni #indonesiabisa, #indonesiamaju, #indonesiahebat, #jagaindonesia, #PemerintahBekerja, #kawalkebijakan, telah muncul pada 20 Agustus 2026,” kata Nurul.

Respons Negatif Publik terhadap Narasi Keberhasilan

Analisis MDDRH juga menemukan bahwa unggahan yang mempromosikan capaian pemerintah tidak selalu mendapat respons positif. Di X, Facebook, dan Instagram, unggahan populer terkait isu tersebut banyak menerima komentar bernada kritik, ketidaksetujuan, dan skeptisisme.

Sejumlah komentar mempertanyakan klaim keberhasilan yang disampaikan melalui tagar bertema gerak nyata pemerintah.

Sebaliknya, pola serupa tidak terlihat secara menonjol di TikTok. Menurut analisis Monash Data, kolom komentar pada unggahan yang mendukung program presiden dalam rangka dua tahun pemerintahan cenderung lebih banyak berisi dukungan dan relatif minim kritik.

Co-Director MDDRH, Ika Idris, menilai respons negatif di sejumlah platform dapat menjadi indikasi bahwa strategi penyebaran narasi keberhasilan pemerintah melalui tagar mulai kehilangan efektivitas.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Wamenkum Ungkap Capaian Penegakan Hukum

“Rekayasa persepsi publik sudah tidak seefektif dulu seperti di pemerintahan sebelumnya atau seperti di masa kampanye Pilpres, karena orang-orang kini sudah merasakan dampak program dan kebijakan pemerintah. Ketika kesenjangan antara pencitraan dan realitas sosial sangat lebar, apalagi cuma dengan pembangunan narasi lewat tagar-tagar, masyarakat akan melawan narasi itu,” ujar Ika dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv.

Ika, yang juga Associate Professor bidang Kebijakan Publik dan Manajemen di Monash University Indonesia, mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan kesenjangan antara promosi capaian pemerintah di media sosial dan realitas yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir semakin nyata, sementara upaya pemerintah untuk mengatasinya dinilai belum maksimal.

“Di era Presiden Jokowi, strategi viralisasi ini dapat mengangkat kembali citra pemerintah di mata publik. Namun, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, strategi ini menjadi usang dan tak bisa mengangkat citra pemerintah,” kata Ika.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Gading-Persada

Sumber : Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH)