Pansus Gibran Bisa Ubah Peta Kekuasaan, Parpol Koalisi Mulai Pasang Kuda-Kuda?

jpnn.com, JAKARTA - Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran mulai dikaitkan dengan peta politik menuju Pilpres 2029, tetapi peluang pergantian wakil presiden tidak bisa dihitung secara sederhana.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza mengatakan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memengaruhi kalkulasi politik partai-partai pendukung pemerintahan.

BACA JUGA: Pansus Angket Ijazah Gibran, Efriza Singgung Hubungan PDIP-Jokowi dan Sikap Prabowo

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pembentukan pansus tidak serta-merta membuka jalan bagi partai koalisi untuk memperebutkan kursi wakil presiden.

"Kalau berbicara soal pemakzulan, prosesnya tidak bisa hanya didasarkan pada perubahan dukungan politik. Ada mekanisme konstitusional yang harus dipenuhi," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (23/10).

BACA JUGA: Pemilih Demokrat dan PKS Paling Tak Percaya Prabowo-Gibran

Dia menjelaskan pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tahapan konstitusional selanjutnya. Karena itu, pembentukan pansus tidak otomatis berujung pada pemberhentian Gibran.

BACA JUGA: Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk

Efriza menilai dinamika ini memang dapat menjadi bahan pertimbangan partai-partai dalam menyusun strategi politik jangka panjang.

Namun, menurut dia, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa partai pendukung Prabowo sudah bersiap memperebutkan posisi wakil presiden.

"Perubahan konfigurasi politik mungkin saja terjadi, tetapi jangan langsung menganggap hak angket sebagai jalan menuju perebutan kursi wapres," ujarnya.

Dia menambahkan posisi Prabowo Subianto dan Gerindra akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah dinamika tersebut.

Prabowo, menurut Efriza, perlu mempertimbangkan stabilitas pemerintahan sekaligus kepentingan politik menjelang 2029.

"Karena itu, perkembangan polemik ini perlu dilihat melalui proses hukum dan konstitusional, bukan semata-mata sebagai peluang bagi partai untuk mengubah komposisi kekuasaan," katanya. (kkp/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompol Yulianto Terluka Saat Penggerebekan Gudang Uang Palsu di Tangsel