JAKARTA -- Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong pemerintah memperluas pemberian insentif kendaraan listrik ke segmen komersial, seperti truk dan bus, untuk mendukung efisiensi distribusi barang dan menekan biaya logistik. Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, kendaraan komersial juga perlu mendapatkan perhatian karena berkontribusi terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon.
"Pemerintah belum memikirkan insentif untuk mobil-mobil komersial. Kalau pemberian insentif sebagai dasarnya adalah penggunaan BBM, yang kedua penyumbang emisi yang semakin banyak, menurut saya, (kendaraan komersial seperti truk dan bus) banyak kontribusinya dalam memproduksi CO2," kata dia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Baca Juga
DHL Express Operasikan 58 Kendaraan Listrik demi Perkuat Jaringan Logistik Ramah Lingkungan
Kendaraan Listrik di Sulselrabar Tumbuh 53,7 Persen, PLN Operasikan 84 SPKLU
Kendaraan Listrik Tawarkan Peluang Baru Pengemudi Sewa Mobil
Menurut dia, dukungan pemerintah terhadap kendaraan listrik komersial perlu mempertimbangkan harga kendaraan yang relatif tinggi, konsumsi BBM, serta kontribusinya terhadap emisi. Elektrifikasi kendaraan tersebut juga dinilai berpotensi mendukung kelancaran distribusi barang.
Ia menambahkan, distribusi yang lebih efisien dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya dalam rantai pasok dan membantu mengendalikan inflasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Kalau pemerintah memberikan insentif, salah satu strategi untuk menekan inflasi bisa dijalankan,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian, Prabowo Kartoleksono. Ia menilai kendaraan listrik dapat menjadi alternatif bagi perusahaan, khususnya di sektor logistik, untuk menekan biaya operasional.
Prabowo menjelaskan, kendaraan niaga membutuhkan tingkat keandalan tinggi agar dapat terus beroperasi. Menurut dia, kendaraan listrik berpotensi mengurangi waktu kendaraan tidak beroperasi atau downtime, termasuk waktu yang digunakan untuk perawatan di bengkel.
“EV itu bisa mengurangi waktu-waktu tidak produktif, downtime,” kata Prabowo.
Ia juga menyoroti besarnya komponen biaya transportasi dalam operasional perusahaan logistik. Dalam paparannya, Prabowo menyebut biaya transportasi dapat mencapai lebih dari 50 persen dari biaya perusahaan, di luar biaya gudang. Dari biaya transportasi tersebut, BBM disebut menyumbang rata-rata sekitar 47 persen.
"Karena dari biaya cost of goods sold mereka, ternyata lebih dari 50 persennya itu adalah untuk biaya transportasi. Dari sekian besar itu, 47 persen rata-rata itu hanya untuk BBM. Bayangkan kalau itu dikurangi dengan menggunakan EV," kata Prabowo.
Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik berpotensi mengurangi pengeluaran energi sehingga perusahaan memiliki ruang untuk menjaga efisiensi usaha tanpa harus terus menaikkan tarif jasa pengiriman.
Prabowo menilai dukungan pemerintah diperlukan agar manfaat tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis.
Sementara itu, Moeldoko menegaskan konsistensi kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Komentar (0)