Rencana pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura menjadi sorotan dalam diskusi evaluasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut dinilai berkaitan dengan upaya mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Hal itu dibahas dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 23 Oktober 2026.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai kemungkinan tidak diperpanjangnya kontrak ekspor gas ke Singapura.
"Pernyataan politik paling seksi menurut saya pada hari ini adalah pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai kemungkinan Indonesia tidak akan memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga, dalam hal ini Singapura," ungkap Selamat.
Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan upaya negara mengamankan sumber daya untuk kepentingan domestik. Langkah tersebut dinilai relevan dengan situasi global ketika sejumlah negara berupaya melindungi pasokan energi masing-masing.
Ia juga mengaitkan kebijakan energi Indonesia dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik antara Israel dan Iran.
"Geopolitik sudah menyampaikan sinyal hari ini pidato dari Perdana Menteri Netanyahu yang bersumpah akan melawan Iran sampai sehabis-habisnya," jelasnya.
Ia menilai ketidakpastian global dapat memengaruhi akses negara terhadap pasokan energi.
"Jadi situasinya betul-betul semua negara sedang melakukan survival dirinya. Kita juga sama untuk membeli minyak dan segala macam ini jadi ancaman karena negara-negara lain juga akan menahan juga sama-sama untuk kepentingan dalam negerinya. Maka sama kita juga begitu menahan gas untuk diekspor terutama ke Singapura," jelasnya.
Selamat menilai gas alam memiliki nilai strategis dalam hubungan antarnegara. Karena itu, keputusan mengenai ekspor gas dinilai dapat memengaruhi daya tawar Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
"Indonesia ingin menunjukkan juga bahwa kita memiliki daya tawar yang tinggi loh. Jangan main-main loh. Nah, gas alam itu kan memiliki nilai yang sangat strategis di tengah situasi kemungkinan pecah perang dunia ketiga. Ini kan di depan mata juga," tegasnya.
Dalam pandangan tersebut, energi tidak hanya menjadi komoditas perdagangan, tetapi juga bagian dari kepentingan strategis negara ketika menghadapi ketidakpastian global.
Selamat turut menyoroti arah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo. Menurutnya, berbagai kebijakan menteri sejalan dengan visi besar Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri.
"Pak Prabowo ini tahu apa yang mau dia lakukan ya... dia punya visi besar dan salah satu yang membuat tambah kita kelihatan itu adalah apa yang menjadi visinya itu kelihatan Indonesia ini harus menjadi negara besar, negara mandiri," ujarnya.
Baca Juga: Gibran Disebut Korban Manuver Elite Politik, Aktivis 98: Anak Kecil yang Dieksploitasi
Ia menilai Prabowo memiliki respons kuat ketika menghadapi persoalan yang menyangkut posisi dan kepentingan Indonesia dalam percaturan global.
"Jadi ketika disinggung-singgung bicara tentang soal tantangan geopolitik gitu ya, itu langsung apa girohnya naik reaktif gitu," kata Selamat.
Komentar (0)