Investigasi Mengungkap: Partai Komunis Tiongkok Memegang Kendali Penuh atas Transplantasi Organ, Militer Terlibat di Tingkat Tertinggi

The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC)  atau Organisasi Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok (ETAC) baru-baru ini menerbitkan laporan investigasi yang mengungkapkan bahwa “kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap sistem transplantasi organ ada di mana-mana.”

EtIndonesia.com Pada Selasa (20 Oktober), ETAC merilis laporan investigasi yang mengungkapkan bahwa sejak 2018, kendali PKT terhadap rumah sakit semakin diperketat. “Jabatan sekretaris partai memiliki kedudukan lebih tinggi daripada direktur rumah sakit dan tenaga medis.”

Para penyelidik menemukan 19 kasus di 12 provinsi di Tiongkok yang melibatkan dokter atau kepala bagian transplantasi organ yang merupakan anggota PKT. Enam diantaranya menjabat sebagai sekretaris atau wakil sekretaris komite partai di rumah sakit.

Sebagian dari mereka memimpin rumah sakit atau program medis di wilayah dengan banyak tahanan hati nurani. Para tahanan hati nurani di wilayah tersebut mencakup warga Uighur dan praktisi Falun Gong di wilayah timur laut Tiongkok.

Investigasi tersebut secara khusus menyoroti anggota Komite Donasi dan Transplantasi Organ Manusia Tiongkok pada 2016. Setidaknya sekitar 52% dari anggotanya merupakan anggota PKT. Mereka antara lain Ketua Komite Huang Jiefu; Direktur Komite sekaligus mantan Kepala Komisi Kesehatan Nasional PKT, Li Bin; mantan Wakil Ketua Palang Merah Tiongkok, Wang Ping; serta 33 orang lainnya.

Selain itu, dua orang dalam daftar tersebut merupakan pejabat Komisi Militer Pusat. Laporan itu menyatakan bahwa militer PKT terlibat langsung dalam transplantasi organ pada tingkat tertinggi.

Para aktivis menggelar peragaan ulang dramatis dengan mengenakan jas laboratorium untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menuntut penghentian praktik pengambilan organ secara paksa di Tiongkok, dalam sebuah aksi unjuk rasa di Wellington, Selandia Baru, pada 21 Juli 2026. Echo Wang/The Epoch Times

Investigasi juga menemukan bahwa lembaga-lembaga pengawas transplantasi dipimpin oleh anggota PKT, termasuk Asosiasi Medis Tiongkok dan komite etik rumah sakit. Akibatnya, sistem tersebut “tidak memiliki mekanisme pengawasan independen dan pertanggungjawaban.”

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa ketika tenaga medis berupaya membongkar praktik pengambilan organ secara ilegal, mereka dapat menghadapi penyelidikan oleh komite partai di rumah sakit, sanksi disipliner, penahanan, bahkan hukuman penjara.

Seorang dokter penyakit dalam asal Provinsi Liaoning yang kini tinggal di luar negeri mengatakan kepada para peneliti: “Orang-orang di Tiongkok hidup dalam lingkungan yang dipenuhi budaya PKT. Di bawah tekanan teror yang ditimbulkan PKT, semua orang tahu bahwa jika Anda berani angkat bicara, Anda mungkin menjadi orang berikutnya yang menghilang.”

“Setiap entitas yang diperkenalkan pejabat Tiongkok kepada khalayak internasional sebagai lembaga yang seolah-olah independen atau sebagai ‘pihak ketiga’, pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem yang sama dan dikendalikan oleh Partai,” kata Sarah Cook, peneliti hak asasi manusia di Tiongkok sekaligus penulis laporan tersebut, dalam sebuah pernyataan.

Berbeda dengan partai politik biasa di negara demokratis, Partai Komunis Tiongkok (PKT) menuntut kesetiaan mutlak dari para anggotanya. PKT mewajibkan para anggota—termasuk tenaga medis—mengucapkan sumpah seumur hidup untuk mengabdi kepada Partai, melindungi rahasia Partai, dan “tidak pernah mengkhianati Partai”.

“Merekalah yang pada dasarnya menjalankan sektor transplantasi,” kata Cook kepada The Epoch Times.

Mengingat struktur dasar sistem tersebut, setiap penyalahgunaan akan sangat sulit diketahui oleh pihak luar. “Hal itu benar-benar bisa disembunyikan,” katanya.

Sarah Cook, analis riset senior untuk kawasan Asia Timur di Freedom House, dalam diskusi panel bertajuk Forbidden Feeds: Government Controls on Social Media in China (Konten Terlarang: Kendali Pemerintah atas Media Sosial di Tiongkok) yang diselenggarakan di kantor Freedom House di Washington pada 19 Maret 2018. Samira Bouaou/The Epoch Times Komite Partai

Di Tiongkok, komite Partai Komunis Tiongkok (PKT) ditempatkan di dalam rumah sakit. Pasalnya, pengambil keputusan tertinggi bukanlah presiden rumah sakit atau direktur medis, melainkan sekretaris Partai yang memiliki kewenangan atas kepegawaian, disiplin, dan keputusan-keputusan penting institusi, yang melampaui kewenangan para administrator klinis, menurut laporan tersebut.

Kendali politik ini menjangkau jauh melampaui masing-masing rumah sakit. Menurut laporan itu, komite Partai juga ditempatkan di dalam dua organisasi profesi medis utama Tiongkok, yakni Asosiasi Medis Tiongkok (Chinese Medical Association) dan Asosiasi Dokter Medis Tiongkok (Chinese Medical Doctor Association). Hal ini menjadikan keduanya sebagai organisasi yang dikendalikan negara, bukan sumber “pengawasan independen” terhadap sektor medis.

Pada tingkat individu, laporan tersebut mencatat bahwa mahasiswa kedokteran Tiongkok berjanji untuk “meringankan penderitaan manusia”, sebagaimana rekan-rekan mereka di negara-negara Barat. Namun, sumpah mereka juga mewajibkan mereka untuk “mencintai tanah air”. Sumpah politik tersebut ditempatkan di atas sumpah profesi medis.

“Ketika kita berbicara tentang bidang kedokteran yang setiap hari menangani persoalan hidup dan mati, serta memiliki bukti yang sangat kuat mengenai penyalahgunaan di masa lalu dan persoalan transparansi, … sumpah untuk merahasiakan sesuatu menjadi jauh lebih signifikan,” kata Cook.

Langkah-langkah yang dikendalikan negara ini berulang kali digunakan untuk memaksakan kebungkaman institusional. Salah satu contoh paling menonjol adalah ketika otoritas Tiongkok membungkam peringatan dini Dr. Li Wenliang mengenai wabah COVID-19.

Laporan tersebut juga menguraikan sebuah insiden pada 2002, ketika seorang praktisi Falun Gong dibawa ke rumah sakit dengan kondisi panggul patah. Otoritas melarang tenaga medis memberikan perawatan yang diperlukan dan memaksa mereka menyembunyikan keberadaan praktisi tersebut.

Laporan gabungan reporter NTD, An Qi dan Liu Fag dan The Epoch Times