Presiden ke-7 Joko Widodo, alias Jokowi, sudah mendeklarasikan keanggotaannya dalam Partai Solidaritas Indonesia setelah memamerkan kartu tanda anggota miliknya. Meski demikian, jabatan struktural yang bakal disandangnya masih menjadi teka-teki. Usulan kader tingkat daerah ihwal jabatan sang patron terbelah antara ketua umum atau ketua dewan pembina. Manakah yang usulan paling tepat?
Dalam sehari, Rabu (21/10/2026), Jokowi menerima kunjungan kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari dua daerah berbeda, di kediaman pribadinya, kawasan Sumber, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada pagi hari, ia lebih dahulu didatangi kader-kader tingkat kecamatan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Mojosongo. Kedatangan para kader itu dipimpin sang ketua ranting, yakni Christina Tutut.
Tujuan kedatangan Christina hari itu untuk menyampaikan permohonan agar Jokowi bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Sebelumnya, usulan itu sudah lebih dahulu dirapatkannya bersama para pengurus ranting. Aspirasi serupa diperolehnya ketika ia menjumpai sejumlah masyarakat.
”Kami melihat kinerja Bapak, saat ini menjadi contoh untuk kami. Kerja nyata Bapak Jokowi. Dengan adanya pemimpin senior akan memberikan dampak yang besar untuk perubahan PSI yang lebih baik, dan menjadikan kami bimbingan dan arahan dari Bapak Jokowi,” kata Christina seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Jokowi.
Christina menyatakan, respons Jokowi atas permohonannya cukup baik. Tetapi, Jokowi memang tidak langsung memberikan keputusan atau jawaban yang pasti. Hanya saja, segala bentuk pilihan Jokowi nantinya akan didukung secara penuh.
Ternyata, bukan hanya Christina yang mendatangi Jokowi hari itu. Sore harinya, giliran Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga yang menampakkan dirinya di wilayah Sumber. Berkemeja koko putih dan peci hitam, ia langsung melenggang memasuki kediaman Jokowi untuk berbincang secara tertutup.
Ronald menceritakan, kedatangannya hari itu tak jauh berbeda dengan Christina. Ia juga menyampaikan permohonan jajaran pengurus daerah partainya yang meminta Jokowi menduduki jabatan pada struktur kepengurusan partai tingkat pusat. Adanya dorongan itu disebut semakin kuat setelah Jokowi mendeklarasikan dirinya sebagai anggota PSI, di Bandung, Jawa Barat, akhir September lalu.
”Semakin ke sini semenjak di-declare, mesin partai dan kader-kader daerah semakin semangat ingin secepatnya Bapak menjadi pengurus partai,” kata Ronald, yang sempat menjabat Wakil Ketua I DPW PSI Jawa Barat itu.
Menurut Ronald, keinginan kader daerah menjadikan Jokowi pengurus PSI cukup nyata. Satu pekan lalu, misalnya, DPD PSI Kabupaten Cirebon juga baru saja mendatangi Jokowi untuk memintanya menjabat ketua umum. Ia meyakini, ada banyak kader lainnya yang juga mengungkapkan keinginan serupa dari daerah-daerah lain.
Kendati demikian, lanjut Ronald, usulan yang muncul bukan saja mendorong Jokowi sebagai ketua umum. Ada juga usulan lain yang meminta Jokowi menjadi ketua dewan pembina. Segala usulan itu bergulir sejalan dengan prinsip ”super terbuka” yang dianut partainya.
”Semua kita tampung. Tidak ada yang kita tahan. Tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Jika memang itu keinginannya akar rumput, tentunya kita mendengar dulu dan kita tampung. Tetapi, keputusan finalnya ada di ketua umum tentunya,” kata Ronald.
Ronald meyakini akan terjadi perubahan signifikan jika kelak Jokowi sudah terdaftar sebagai pengurus struktural PSI. Pasalnya, Jokowi dinilai memiliki rekam jejak positif selama menjabat Presiden.
Lebih dari itu, banyak warga yang sampai sekarang masih menyukai mantan Wali Kota Surakarta tersebut. Apalagi sosok itu juga belum pernah kalah dalam pemilu. Sederet faktor itu dianggap mampu menambah magnet PSI sebagai sebuah partai politik.
”Kita lihat nanti surprise-nya. Sama seperti di Bandung kemarin, kan, menunjukkan KTA-nya surprise. Ya, kita tunggu saja surprise-nya. Intinya pesan dari akar rumput sudah kami sampaikan ke bapak,” kata Ronald.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan, soal jabatan ”ketua dewan pembina” sejatinya tinggal menunggu waktu saja. Tanpa diumumkan, sebut dia, Jokowi sudah menjalankan tugas dewan pembina.
Dalam berbagai rapat, Jokowi acap kali memberikan arahan. Bahkan, Jokowi juga diposisikan sebagai patron dan panutan para kader ketika menjalankan kerja-kerja politik.
”Ini, kan, sudah sangat terang dan menunjukkan KTA. Tinggal nanti menuju suatu forum yang di sana oleh ketua umum, Mas Kaesang, beliau dikukuhkan keberadaannya sebagai permakluman publik. Bahwa Jokowi sudah benar-benar berada di PSI dan tidak di PDI-P lagi,” kata Bestari.
Menurut Bestari, usulan-usulan kader itu adalah dinamika biasa dalam partai politik. Tetapi, ia mengingatkan agar para kader tidak sibuk membicarakan persoalan itu. Terdapat persoalan yang jauh lebih penting untuk memenangi pemilu, yakni mempersiapkan mesin organisasi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga ranting agar lolos verifikasi faktual.
Sejauh ini, ujar Bestari, 100 persen DPW sudah teradministrasi secara baik. Untuk tingkatan kabupaten/kota telah menyentuh 90 persen, sedangkan tingkat DPC atau kecamatan mencapai 85 persen. Sejumlah capaian itu membuatnya optimistis mampu memenuhi syarat verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU pada 2027.
”Apa artinya Pak Jokowi tanpa mesin yang sehat, yang kuat, yang berintegritas untuk mencapai tujuan antara kita, yaitu menang secara gemilang dengan angka-angka yang membanggakan pada Pemilu 2029. Jadi, saya mengimbau seluruh kader berkonsentrasi merampungkan kepengurusan, menguatkan kepengurusan, dan menjaga kepengurusan itu sampai waktunya maju,” kata Bestari.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengungkapkan, isu soal ketua umum ataupun ketua dewan pembina bergulir guna memperkuat asosiasi politik antara Jokowi dan PSI. Dari berbagai simulasi survei eksperimen, keberadaan Jokowi mampu memberikan pengaruh signifikan bagi peningkatan elektabilitas PSI. Selama ini, sekitar 40 persen pemilih PSI menjadikan Jokowi sebagai alasan mereka memilih partai tersebut.
”Nah, kalau dia dijadikan ketua dewan pembina, asosiasinya akan lebih kuat. Itu mungkin bisa membantu mengungkit suara PSI lebih banyak. Jadi, berdasarkan data-data itu, ini menjadi perjudian PSI dengan memasukkan Jokowi ke lingkaran utamanya,” kata Djayadi.
Meskipun begitu, jelas Djayadi, kehadiran Jokowi tidak serta-merta mampu meloloskan PSI ke parlemen. Limpahan elektoral Jokowi mesti diimbangi kerja keras segenap kader dan struktur partai di tingkat akar rumput. Tantangan lainnya berupa tingkat popularitas PSI yang masih di kisaran 65 persen hingga 70 persen, sedangkan partai-partai yang lolos parlemen tingkat popularitasnya sudah hampir 100 persen.
Untuk itu, lanjut Djayadi, PSI harus mampu mencari caleg-caleg potensial yang bisa ikut mengerek elektabilitas partainya selain bersandar dari dukungan Jokowi. Dalam waktu dua tahun tersisa, PSI perlu memperkuat struktur dan infrastruktur partainya agar partai berlambang gajah itu kian dekat dan dikenal masyarakat.
Isu dinasti politik kepada Jokowi terus-menerus masih dibicarakan orang sampai sekarang. Paling elok, Pak Jokowi itu ketua dewan pembina, tetapi Kaesang tidak lagi menjadi ketua umum. Cari saja orang lain. Itu akan lebih berpengaruh positif kepada para pemilih dan pendukung Jokowi.
”Dugaan saya, PSI berpikir juga bahwa sekaligus dengan adanya Pak Jokowi yang bisa diajak keliling-keliling itu bisa membantu mereka,” kata Djayadi.
Ihwal jabatan struktural, Djayadi menilai, Jokowi akan lebih tepat untuk dijadikan ketua dewan pembina dibandingkan dengan ketua umum. Asumsinya didasarkan pada citra PSI sebagai partai kalangan muda. Ini berbeda dengan profil Jokowi sebagai politisi senior, yang bahkan pernah menjabat Presiden.
Hanya saja, lanjut Djayadi, PSI akan menemukan tantangan lain jika nantinya benar-benar memberikan jabatan Ketua Dewan Pembina kepada Jokowi. Akar persoalannya terdapat pada status ketua umum yang disandang Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Jokowi. Kondisi itu bakal memberikan sentimen negatif bagi PSI.
”Isu dinasti politik kepada Jokowi terus-menerus masih dibicarakan orang sampai sekarang. Paling elok, Pak Jokowi itu ketua dewan pembina, tetapi Kaesang tidak lagi menjadi ketua umum. Cari saja orang lain. Itu akan lebih berpengaruh positif kepada para pemilih dan pendukung Jokowi,” kata Djayadi.
Komentar (0)