Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menegaskan, perusahaan yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10).
"Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab," kata dia.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti perusahaan pemegang konsesi yang diduga berulang kali melanggar ketentuan. Ia menyebut ada perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran hingga 19 kali. Maka dari itu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait karhutla.
"Dikasi konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga kali, empat kali. Melanggar. Ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya sudah ngga usah lagi lah. Kalau dua kali melanggar, cabut saja," kata dia.
Meski demikian, orang nomor 1 di negeri ini belum bersedia mengungkap indentitas perusahaan yang dimaksudkan.
"Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu," kata dia.
Respon Presiden terhadap Pernyataan Pihak Asing Soal KarhutlaDalam kesempatan itu, Prabowo juga menanggapi kritik dari sejumlah pihak di luar negeri terhadap penanganan karhutla di Indonesia. Menurutnya, sejumlah perusahaan asal negara-negara tersebut justru diduga ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
"Jadi, kita bertanggung jawab. Tapi kita juga ada berapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya. Padahal, banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini," kata presiden.
Meski mendapat kritik, Prabowo menegaskan pemerintah tetap tenang dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla. Ia menyebut TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah bekerja keras untuk mengatasi kebakaran yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
"Kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab. Kita sudah cukup besar pengerahan TNI, polisi, pemda bekerja setengah mati. Saudara saksi. Saudara paling depan, para bupati, gubernur, itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesehatannya," kata dia.
Komentar (0)