Dalam politik, merangkul lawan bisa menjadi cara paling efektif untuk menjaga kekuasaan. Namun, ada satu persoalan yang sering terlupakan: orang-orang yang berhasil dirangkul belum tentu memiliki tujuan yang sama.
Situasi inilah yang menarik untuk membaca dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah berhasil menghimpun dukungan dari berbagai kekuatan politik, termasuk sejumlah tokoh dan partai yang sebelumnya berada di luar barisan pendukungnya.
Dari sisi stabilitas, langkah ini menguntungkan Prabowo. Semakin luas dukungan politik, semakin besar pula ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda-agendanya.
Namun, politik tidak sesederhana menghitung berapa banyak partai yang berada di belakang presiden. Banyak kawan di dalam pemerintahan tidak selalu berarti banyak kesamaan kepentingan.
Masalahnya, setiap partai punya agenda sendiri. Ada yang ingin memperkuat posisi dalam pemerintahan, ada yang berkepentingan menjaga pengaruh tokohnya, dan ada pula yang mulai menghitung peluang untuk Pemilu 2029. Mereka bisa bekerja bersama hari ini, tetapi belum tentu berdiri di barisan yang sama ketika perebutan kekuasaan berikutnya dimulai.
Untuk memahami persoalan ini, pemikiran ilmuwan politik Scott Mainwaring tentang hubungan presidensialisme dan sistem multipartai bisa menjadi pintu masuk. Dalam sistem dengan banyak partai, presiden perlu membangun dukungan politik agar pemerintahannya berjalan efektif. Persoalannya, semakin banyak partai yang harus dirangkul, semakin besar pula kebutuhan untuk bernegosiasi dan menyelaraskan kepentingan.
Dalam bahasa sederhana, membangun koalisi itu satu pekerjaan, mengurus koalisi pekerjaan yang lain. Prabowo tampaknya memahami pentingnya menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan politik. Namun, strategi merangkul semua pihak juga punya harga. Pemerintah harus terus menjaga keseimbangan di antara partai, tokoh, dan kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.
Karena itu, koalisi besar tidak otomatis menjadi koalisi yang solid. Dukungan bisa terlihat kuat di atas kertas, tetapi persoalan sebenarnya baru terlihat ketika muncul perbedaan sikap atau ketika kepentingan politik mulai berbenturan.
Koalisi gemuk belum tentu kuat. Bisa saja besar dalam jumlah, tetapi rapuh dalam kesamaan tujuan.
Persoalan tersebut menjadi lebih menarik jika melihat jaringan pengaruh politik di sekitar Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara yang saling tarik menarik: antara mendukung pemerintah dan oposisi. Keempatnya dapat dibaca sebagai representasi jejaring politik yang memiliki tokoh sentral, basis dukungan, dan kepentingan masing-masing.
Cikeas lekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat. Solo berkaitan dengan Joko Widodo beserta jejaring politiknya. Teuku Umar identik dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan, sedangkan Kartanegara menjadi simbol kekuatan politik Prabowo dan Gerindra.
Tentu saja, tidak berarti keempat poros tersebut selalu berhadapan atau memiliki sikap yang seragam. Namun, peta ini menunjukkan bahwa politik Indonesia bukan hanya urusan partai dan jabatan. Ada pula pengaruh tokoh, hubungan personal, serta perhitungan mengenai siapa yang akan memegang kendali pada masa mendatang (2029).
Bagi Prabowo, tantangannya adalah menjaga agar berbagai kepentingan tersebut tidak mengambil alih arah pemerintahannya. Presiden perlu memastikan bahwa kerja sama politik tetap berpusat pada agenda pemerintahan, bukan semata-mata menjadi ruang untuk membagi pengaruh.
Jika tidak, pemerintah berisiko terlalu sibuk mengurus hubungan antarelite, sementara persoalan masyarakat justru membutuhkan perhatian yang lebih besar.
Ibarat kapal, masalahnya bukan berapa banyak orang yang berada di dalamnya, melainkan apakah semua sepakat ke mana kapal itu harus berlayar.
Ujian Sesungguhnya Bernama 2029Persoalan ini akan semakin terasa ketika pembicaraan mengenai Pemilu 2029 mulai menguat. Sebab, setiap partai tentu ingin memastikan masa depannya sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana pemerintahan berjalan hari ini, tetapi juga bagaimana posisi politiknya tetap terjaga setelah periode ini berakhir.
Di sinilah kepentingan bisa mulai berubah. Partai yang sekarang mendukung Prabowo belum tentu otomatis mendukung pilihan politik yang sama pada pemilu berikutnya. Demikian pula tokoh yang saat ini memilih menjaga hubungan baik dengan pemerintah belum tentu memiliki perhitungan serupa ketika pembicaraan mengenai calon presiden dan wakil presiden semakin konkret.
Apalagi, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Ketika banyak tokoh dan kelompok memiliki ambisi, ruang kompromi akan semakin terbatas.
Namun, bukan berarti koalisi pasti pecah. Politik selalu menyediakan ruang negosiasi. Yang perlu diperhatikan adalah apakah perbedaan kepentingan tersebut masih bisa dikelola atau justru mulai mengganggu kerja pemerintahan.
Menjelang 2029, yang diuji bukan hanya kesetiaan kepada Prabowo, tetapi juga kemampuan setiap kekuatan politik menahan ambisinya demi agenda bersama. Karena itu, dua tahun ke depan akan menjadi periode penting.
Prabowo harus memastikan bahwa persaingan antarelite tidak membuat pemerintah kehilangan fokus. Stabilitas memang diperlukan, tetapi stabilitas yang hanya bertumpu pada kompromi elite tidak akan cukup untuk menjawab tuntutan masyarakat.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Jadi PenontonPada akhirnya, keberhasilan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semestinya diukur hanya dari banyaknya partai yang bergabung atau tokoh yang berhasil dirangkul. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pemerintah mampu bekerja efektif dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak memilih pemerintah untuk menyaksikan elite terus bernegosiasi mengenai posisi dan pengaruh. Masyarakat berharap harga kebutuhan lebih terjangkau, lapangan kerja tersedia, pelayanan publik membaik, dan program pemerintah memberikan manfaat nyata.
Koalisi besar seharusnya memudahkan pemerintah bekerja, bukan membuat pemerintah sibuk menjaga perasaan setiap anggota koalisi. Dukungan politik semestinya menjadi modal untuk mengambil keputusan, bukan alasan untuk menghindari evaluasi atau menunda perbaikan kebijakan.
Di sinilah ukuran kepemimpinan Prabowo akan terlihat. Ia harus mampu merangkul banyak kepentingan tanpa kehilangan kendali atas arah pemerintahannya. Ia juga harus memastikan bahwa kerja sama politik tidak berhenti pada pembagian kekuasaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata.
Dua tahun pertama telah memperlihatkan kemampuan Prabowo memperluas dukungan. Tantangan berikutnya jauh lebih sulit: memastikan dukungan itu tetap berguna ketika kepentingan mulai berbeda arah.
Sebab, merangkul semua orang adalah strategi politik. Membuat mereka bekerja untuk kepentingan rakyat adalah ukuran keberhasilan pemerintahan.
Komentar (0)