REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyoroti ketimpangan antara pembagian jabatan kabinet dan distribusi anggaran dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan kajian bertajuk Delusi Kabinet: Akomodasi Kursi & Konsentrasi Anggaran edisi Oktober 2026, besarnya koalisi pendukung pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kendali atas sumber daya fiskal.
Baca Juga
Jalan Menuju Surga yang Digariskan Rasulullah SAW untuk Istri Salehah
Iran Ancam Putus Kabel Bawah Laut Hormuz, Apa Dampaknya terhadap Timur Tengah dan Dunia?
14 Abad Silam Alquran Isyaratkan Bentuk Bumi Bulat Bukan Datar, Bantah Argumentasi Ateis
Kajian yang ditulis M Adnan Maghribbi dan disunting Erik Kurniawan tersebut mencatat, jumlah jabatan dalam kabinet meningkat dari 117 saat pelantikan pada Oktober 2024 menjadi 125 jabatan per 15 Oktober 2026.
Pada saat yang sama, tujuh partai pendukung pemerintah di DPR menguasai 470 dari total 580 kursi atau sekitar 81 persen kursi parlemen.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun, besarnya dukungan politik tersebut tidak berjalan sebanding dengan distribusi anggaran kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh para pejabat kabinet.
SPD menggunakan indikator Cabinet Coalescence Rate (CCR) untuk mengukur kesesuaian pembagian jabatan menteri dengan kekuatan partai di DPR.
Hasilnya, skor CCR kabinet Prabowo saat pelantikan tercatat sebesar 0,66, lebih rendah dibandingkan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II sebesar 0,85, Kabinet Jokowi Jilid I sebesar 0,76, dan Kabinet Jokowi Jilid II sebesar 0,91.
Salah satu faktor yang memengaruhi hasil tersebut adalah tidak adanya kursi menteri bagi NasDem dan PKS, meskipun keduanya berada dalam barisan pendukung pemerintah sebagaimana klasifikasi yang digunakan dalam kajian.
Distribusi anggaran dinilai belum sebanding dengan keterwakilan partai.
Ketimpangan terlihat lebih jelas ketika pembagian jabatan dibandingkan dengan pagu anggaran kementerian dan lembaga.
Menurut kajian SPD, pada Oktober 2026 kader partai politik memegang 56,3 persen kursi menteri dan menteri koordinator, tetapi menguasai 38,2 persen pagu anggaran kabinet.
Skor CCR berbobot anggaran bahkan tercatat sebesar 0,409 pada Oktober 2026. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pagu anggaran tidak sejalan dengan proporsi kekuatan partai dalam koalisi pendukung pemerintah, berdasarkan metode pengukuran yang digunakan penulis.
Kajian tersebut juga menemukan bahwa partai koalisi di luar Gerindra hanya menguasai sekitar 15,1 persen pagu anggaran kabinet.
Angka itu relatif tidak berubah dibandingkan dengan 14,7 persen saat pelantikan pada Oktober 2024, meskipun partai-partai tersebut memegang lebih dari separuh kursi menteri dan menteri koordinator.
Sementara itu, Gerindra tercatat menguasai 60,5 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang berada di tangan partai politik pada Oktober 2026.
Porsi tersebut dinilai tidak sebanding dengan proporsi kursi Gerindra yang mencapai 18,3 persen dari total kursi partai koalisi di DPR.
Komentar (0)