Pantau - Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 700 badan usaha milik negara (BUMN) ditutup atau ditata hingga Desember 2026 sebagai bagian dari langkah pemerintah mempercepat konsolidasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan negara.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk membenahi struktur BUMN agar pengelolaannya lebih efektif, mengurangi perusahaan yang merugi, serta memusatkan perhatian pada perusahaan yang mampu memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di Jakarta pada Kamis.
Menurut Presiden, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap BUMN yang sebelumnya berjumlah 1.074 perusahaan melalui konsolidasi, penutupan, dan penyederhanaan struktur perusahaan.
Prabowo Targetkan Penataan 700 BUMN Rampung Desember 2026Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan proses konsolidasi BUMN selama sekitar dua tahun terakhir untuk memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.
Dari total 1.074 BUMN, sekitar 360 hingga 364 perusahaan telah masuk dalam proses konsolidasi, penutupan, maupun penyederhanaan struktur hingga malam sebelum pelaksanaan Rakornas.
Presiden menegaskan bahwa jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target sebanyak 700 perusahaan ditutup atau ditata hingga Desember 2026.
"Dari seribu BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 360, 364 ya sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup," ujar Prabowo.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan pengelolaan perusahaan negara agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Melalui konsolidasi, pemerintah berupaya mengurangi beban pengelolaan BUMN yang tidak produktif sekaligus memperkuat perusahaan yang memiliki prospek usaha dan kinerja keuangan lebih baik.
Presiden Soroti BUMN Merugi hingga Dugaan Laporan Keuangan PalsuPrabowo menegaskan bahwa salah satu fokus utama pembenahan adalah perusahaan negara yang terus mengalami kerugian dan tidak mampu menjalankan kegiatan usahanya secara efisien.
Selain itu, Presiden juga menyoroti adanya BUMN yang diduga membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, perusahaan dengan kondisi tersebut tidak seharusnya terus dipertahankan apabila justru menambah beban pengelolaan negara.
"Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," tegas Prabowo.
Presiden menginginkan agar pengelolaan BUMN lebih difokuskan pada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas serta memastikan kegiatan usaha perusahaan negara berjalan secara lebih efektif.
Dengan mengurangi jumlah perusahaan yang tidak produktif, pemerintah berupaya memperkuat struktur BUMN yang tetap beroperasi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Prabowo Ungkap Keuntungan Sejumlah BUMN Melonjak hingga 900 PersenDi tengah proses konsolidasi, Prabowo mengungkapkan bahwa langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara.
Menurut Presiden, terdapat beberapa BUMN yang sebelumnya tidak mampu membukukan keuntungan, tetapi kini berhasil mencatatkan laba setelah dilakukan perbaikan pengelolaan.
Bahkan, sejumlah perusahaan negara disebut mengalami peningkatan keuntungan dalam persentase yang cukup besar.
Prabowo menyebut ada BUMN yang mencatatkan kenaikan keuntungan hingga 900 persen, sementara perusahaan lainnya mengalami peningkatan sebesar 200 persen dan 300 persen.
"Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi," ungkap Prabowo.
Presiden menilai perkembangan tersebut menjadi salah satu hasil awal dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efisiensi perusahaan milik negara.
Meski demikian, Prabowo tidak merinci nama perusahaan yang mengalami peningkatan keuntungan tersebut dalam pernyataan yang disampaikan.
Pemerintah Fokus Perkuat BUMN yang Menghasilkan Keuntungan bagi RakyatPrabowo menegaskan bahwa konsolidasi dan efisiensi BUMN merupakan bagian dari agenda pembenahan ekonomi nasional yang terus dijalankan pemerintah.
Menurutnya, perusahaan negara harus dikelola secara efektif agar aset dan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa BUMN yang tetap beroperasi memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan serta memberikan kontribusi positif bagi negara.
Penataan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga memperbaiki kualitas pengelolaan dan meningkatkan produktivitas BUMN.
Presiden menekankan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan pembenahan ekonomi nasional meskipun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Dengan target penutupan atau penataan hingga 700 BUMN pada Desember 2026, pemerintah berupaya mempercepat konsolidasi perusahaan negara sekaligus memperkuat BUMN yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Komentar (0)