Pantau - Pemerintah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp1,28 triliun untuk melaksanakan Program Satu Orang Satu Rekening yang menyasar 25 juta warga Indonesia berusia di atas 17 tahun dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4, yakni 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
Melalui program ini, pemerintah akan memberikan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening bank yang dibukakan bagi masyarakat penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Naik Menjadi 99 PersenAirlangga mengungkapkan bahwa Program Satu Orang Satu Rekening ditargetkan mampu meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional dari 93 persen menjadi mendekati 99 persen.
Target tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di Jakarta pada Kamis.
"Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan Program Satu Orang Satu Rekening dan dengan Program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen," kata Airlangga.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menggandeng dua bank sebagai mitra pelaksanaan, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kedua bank tersebut akan berperan dalam menyiapkan data calon penerima manfaat sekaligus mendukung proses pembukaan rekening bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Airlangga menjelaskan bahwa penentuan penerima program akan mengacu pada sejumlah sumber data resmi pemerintah dan lembaga terkait agar bantuan tepat sasaran.
Data yang digunakan meliputi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Penggunaan berbagai sumber data tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4 sesuai dengan sasaran program.
Rekening Baru Disiapkan untuk Mendukung Penyaluran Bantuan PemerintahAirlangga menegaskan bahwa Program Satu Orang Satu Rekening tidak hanya bertujuan menambah jumlah masyarakat yang memiliki rekening bank.
Menurutnya, keberadaan rekening tersebut juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah serta mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
"Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan, dan kegiatan produktif Jadi bukan soal hanya pembukaan rekening. Nah peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini," jelas Airlangga.
Dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening, pemerintah berupaya memperluas penggunaan layanan perbankan dalam penyaluran bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses keuangan formal bagi kelompok masyarakat yang selama ini menjadi sasaran peningkatan inklusi keuangan.
Program Rekening Pelajar Sudah Jangkau 59,18 Juta SiswaSelain menyasar masyarakat dewasa, pemerintah juga menjalankan upaya peningkatan inklusi keuangan sejak usia sekolah melalui Program Rekening Pelajar.
Airlangga menyampaikan bahwa program tersebut telah menjangkau sebanyak 59,18 juta pelajar di berbagai wilayah Indonesia.
Total dana tabungan yang tercatat melalui Program Rekening Pelajar juga telah mencapai Rp27 triliun.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkenalkan layanan perbankan kepada generasi muda sekaligus membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah.
Melalui kepemilikan rekening, pelajar diharapkan semakin mengenal layanan keuangan formal dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini.
Pemerintah terus mendorong perluasan akses layanan keuangan melalui Program Satu Orang Satu Rekening bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta Program Rekening Pelajar bagi kalangan siswa.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional sekaligus memperluas pemanfaatan layanan perbankan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Komentar (0)