Lumbung padi semestinya menjadi tempat kehidupan bersemi. Tempat bulir-bulir padi menyimpan harapan akan kelangsungan hidup esok hari. Namun, apa jadinya jika di tengah kelimpahan itu, tikus justru mati kelaparan?
Perumpamaan tentang ironi negeri kaya yang masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati kekayaan dan manfaatnya itu mengemuka dalam pelantikan pengurus baru organisasi sayap Partai Nasdem.
Ketua Umum DPP Petani Nasdem Arif Rachman menyayangkan kondisi Indonesia yang kerap dikaitkan dengan pepatah tua ”bak tikus mati di lumbung padi”.
Persoalannya, tanah yang subur, laut yang luas, dan kekayaan alam yang berlimpah, belum menjamin kesejahteraan petani dan nelayan. Bahkan, generasi muda kian enggan menggantungkan masa depan pada sektor pertanian.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha pertanian perorangan di Indonesia terus menurun dalam satu dekade terakhir. Pada 2013, jumlahnya mencapai 31,70 juta. Kini, jumlahnya turun 7,45 persen menjadi 29,34 juta pada 2023.
“Tanpa petani, kita tidak bisa makan. Tanpa nelayan, negara kepulauan ini lumpuh. Tapi fakta pahitnya, pahlawan bangsa kita (petani) ditinggalkan, dihinakan. Petani miskin, nelayannya melarat, dan anak muda berkata, saya tidak mau jadi petani. Maka, banyak yang berkata Indonesia seperti tikus mati di lumbung padi,” ungkap Arif di sela-sela agenda Petani Nasdem di Nasdem Tower, Kamis (22/10/2026) siang.
Bagi Arif, fenomena tersebut harus menjadi dorongan bagi organisasi Petani Nasdem untuk menghilangkan istilah yang terus menggelayuti Indonesia.
Kalau mereka bisa lebih baik, dengan sendirinya juga mereka akan melihat siapa yang membuat mereka seperti itu kan
Untuk menghidupkan kembali tikus yang mati di lumbung padi, Arif menyiapkan sejumlah program pemberdayaan petani dan nelayan.
Salah satunya melalui Kebun Nasdem, yakni disediakannya percontohan pertanian terpadu (demonstration plot) seluas dua hektar di setiap provinsi. Lahan itu dirancang sebagai tempat pelatihan petani muda sekaligus pengembangan komoditas unggulan daerah dengan akses pasar yang disiapkan sejak awal.
”Demplot ini akan membedah potensi daerah. Aceh dengan kopinya, Sulbar dengan kakaonya, NTB dengan rumput laut, Jawa dengan padi organiknya,” kata Arif.
Organisasi sayap partai Nasdem tersebut juga berencana mengembangkan komoditas lokal melalui pengolahan hasil panen agar memiliki nilai tambah.
Adapun di sektor kehutanan, pemberdayaan kelompok tani hutan ditunjang melalui program perhutanan sosial dan Kawasan Hutan dengan Penanganan Khusus (KHDPK).
Menurut Arif, upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem usaha dari produksi hingga pemasaran. Petani diharapkan tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.
”Di Lampung itu luar biasa potensinya, cuma singkongnya hanya digoreng dijual. Nah, nanti kita akan mendampingi bagaimana punya nilai tambah, misalnya menjadi singkong keju,” ujarnya.
Namun, persoalan tikus yang mati di lumbung padi bukan semata-mata tentang bagaimana mengolah hasil bumi. Ketika lumbung berhasil diisi, siapa yang kemudian menguasai lumbung, dan siapa yang menikmati manfaat dan keuntungan darinya?
Sebagai organisasi sayap partai, pemberdayaan petani dan nelayan yang ditawarkan, bersinggungan dengan kepentingan politik. Apakah gerakan ini semata-mata hendak memperbaiki kesejahteraan masyarakat, atau sekaligus menjadi jalan untuk memperluas pengaruh Partai NasDem di kalangan petani?
Menurut Arif, apabila ada pihak tertentu yang memaknai kehadiran organisasinya sebagai upaya mendapatkan suara itu salah kaprah. Ia mengatakan, organisasinya tidak ingin menjadikan masyarakat sebagai sasaran eksploitasi politik melalui janji-janji.
”Kalau mereka bisa lebih baik, dengan sendirinya juga mereka akan melihat siapa yang membuat mereka seperti itu kan,” kata Arif.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menilai, kehadiran Petani Nasdem diharapkan membuat petani merasa tidak berjalan sendirian. Tugas utama organisasi sayap partai itu, menurut dia, adalah memahami kesulitan dan menangkap kesedihan yang dihadapi petani sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan diri petani dan nelayan terhadap profesinya.
”Para petani ini tidak sendiri. Masih ada kelompok anak-anak bangsa ini yang ikut merasakan kalau mereka sedih,” kata Paloh.
Meski demikian, Paloh mengingatkan bahwa program pemberdayaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai langkah awal. Konsistensi kerja, menurut dia, menjadi penentu apakah organisasi itu benar-benar dapat memberi sumbangsih bagi pembangunan.
“Inisiatif ini masih relatif baru. Kita harapkan tidak berhenti. Jadi ini permulaan yang baik lah, a good start kalau menurut saya,” ujar Paloh.
Terkait posisi dan intensi Nasdem, Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai apa yang dilakukan oleh Nasdem tetap merupakan strategi politik untuk memperluas basis massa melalui pendekatan yang populis. Nasdem melancarkan manuver politiknya dengan menggunakan instrumen pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam ranah politik, menurut dia, pelayanan publik dan kepentingan elektoral tidak bisa dipisahkan secara tegas. Partai yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentu akan berpeluang mendapatkan kepercayaan dan dukungan politik.
“Ketika Ketua DPP Petani Nasdem mengatakan bahwa masyarakat akan melihat siapa yang membuat kehidupan mereka lebih baik, di situ sebenarnya ada pengakuan kerja-kerja pelayanan membantu hubungan politik antara masyarakat dan partai,” kata Chaniago saat dihubungi.
Praktik yang dilakukan Nasdem juga dikenal sebagai politik pelayanan (Service-based politics). Ketika petani dan nelayan merasa didampingi, persoalannya diperjuangkan, dan kesejahteraannya meningkat, kepercayaan pada organisasi dan partai bisa tumbuh dengan sendirinya.
Meski demikian, tantangan Nasdem ke depan tidak ringan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah lama membangun identitas politik yang kuat dengan “wong cilik”.
Basis orang-orang ini bukan hanya kumpulan pemilih PDIP, melainkan sebuah hubungan yang telah terbentuk melalui sejarah, loyalitas, jaringan kader dan ciri khas politik yang sudah mengakar.
Jadi Nasdem tidak bisa hanya datang dengan membawa narasi keberpihakan kepada petani dan nelayan. Mereka perlu menunjukkan hasil nyata, mulai dari pendampingan, advokasi kebijakan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Memperluas basis massa melalui kerja nyata adalah strategi politik yang sah. Hanya, jangan sampai pemberdayaan hanya jadi instrumen mobilisasi suara, sementara persoalan mendasar petani dan nelayan tidak terselesaikan,” pungkasnya.
Komentar (0)