Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas ke negara tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
Bahlil menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan nasional.
"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," kata Bahlil saat meresmikan Penerimaan Gas JNE #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan MAHA-South Hub, Kamis (22/10/2026).
Dia menegaskan, pemerintah tidak segan mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Menurutnya, hubungan perdagangan energi harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
"Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka," ujarnya.
Sebaliknya, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Bahkan, Bahlil menyatakan pemerintah dapat menjajaki kontrak baru dengan negara yang membutuhkan pasokan energi meskipun sebelumnya belum memiliki kontrak dengan Indonesia.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara sebagai prioritas dalam pengelolaan sumber daya energi.
Dalam peresmian fasilitas produksi tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa penambahan produksi gas mencapai sekitar 290 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gas melalui pengembangan sejumlah lapangan baru dalam beberapa tahun mendatang.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pengembangan industri dalam negeri.
Pemerintah juga berencana membangun pusat hilirisasi petrokimia di Kalimantan Timur dengan memanfaatkan gas sebagai bahan baku. Langkah tersebut diharapkan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.
"Cadangan yang besar itu tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak mampu kita melakukan produksi," kata Bahlil.
Dia menambahkan, pemerintah akan mendorong percepatan eksplorasi dan produksi migas, termasuk melalui penyederhanaan proses perizinan dan percepatan penyelesaian kontrak. Upaya ini diperlukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya energi nasional di tengah kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Bahlil menegaskan, peningkatan produksi migas akan berjalan beriringan dengan pengembangan energi berbasis nabati, termasuk biodiesel dan etanol, untuk mendukung target swasembada energi Indonesia.
(Rahmat Fiansyah)
Komentar (0)