VIVA – Wisata alam tidak hanya menawarkan pemandangan indah dan kesempatan untuk melepas penat, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Di Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pengelolaan potensi alam menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan karst sekaligus mendukung kehidupan masyarakat, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.
Desa yang memiliki bentang alam karst dan sumber air alami ini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pemanfaatan alam dengan perlindungannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kawasan wisata Dolli Bungaeja sejak 2019. Pengelolaan wisata tersebut menjadi alternatif kegiatan ekonomi bagi warga, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menjaga lingkungan.
Kawasan karst di Tukamasea memiliki potensi alam yang perlu dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Karena itu, pengembangan wisata perlu disertai perencanaan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Pendampingan yang dilakukan PINUS Sulawesi Selatan bersama pemerintah desa, kelompok perempuan, pemuda, dan pemerintah daerah sejak 2021 turut mendorong keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat diajak memahami dokumen perencanaan serta anggaran desa agar kebutuhan lingkungan dan kelompok rentan tidak terabaikan.
Keterlibatan warga juga penting untuk memperluas pilihan mata pencaharian. Di wilayah karst yang memiliki aktivitas industri semen dan pertambangan, sektor wisata dapat menjadi salah satu alternatif ekonomi apabila dikembangkan secara bertanggung jawab.
Salah satu aspek penting dalam pembangunan Tukamasea adalah keterlibatan perempuan melalui Kelompok Baca Anggaran (KBA). Kelompok ini mendorong masyarakat agar lebih memahami penggunaan anggaran publik dan ikut mengawasi perencanaan pembangunan desa.
Keterlibatan tersebut membantu memperjuangkan kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan kelompok rentan. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat.
"Kelompok Baca Anggaran adalah upaya warga untuk terlibat secara partisipatif dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan desa. Di Tukamasea, kita melihat hasilnya: anggaran publik memberi insentif bagi desa yang menjaga lingkungannya. Ketika perempuan aktif menyusun dan mengawasi anggaran, warga merasakan dampaknya secara nyata, mulai dari lapangan kerja di sektor pariwisata hingga beasiswa untuk anak-anak desa. Skema ini telah direplikasi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan terus kami dorong di wilayah lain," ujar Frans Siahaan, Director Environmental Governance The Asia Foundation Indonesia.
Komentar (0)