Komunikasi pemerintah Indonesia dalam bencana kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan memantik sorotan tajam. Alih-alih efektif, model komunikasi tersebut justru berisiko membuat pemerintah kehilangan kredibilitasnya.
Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen (UK) Petra Gatut Priyowidodo mengatakan terdapat empat indikator utama yang bisa digunakan untuk menilai pola komunikasi pemerintah. Itu terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung berbulan-bulan dengan dampak yang semakin meluas ini.
Empat indikator tersebut ialah framing pesan, orientasi narasi, konsistensi antar-akun resmi, serta responsivitas terhadap kritik publik. Dari empat indikator itu, secara keseluruhan praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan komunikasi yang mendasar. Hal itu didasarkan pada pengamatan terhadap komunikasi krisis pemerintah di media sosial.
"Dalam komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan," ujar Gatut, Kamis (22/10/2026).
Gatut menilai saat ini pemerintah cenderung menyampaikan narasi bahwa situasi karhutla yang melanda berbagai daerah di Nusantara telah terkendali. Padahal di saat yang sama, penderitaan masyarakat di daerah terdampak justru makin meluas.
“Ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan realitas masyarakat inilah yang membuat komunikasi pemerintah berisiko besar kehilangan kredibilitasnya,” kata Gatut.
Ia menegaskan ketika kritik lebih sering dibalas dengan pembenaran kinerja daripada solusi konkret, komunikasi telah bergeser dari pelayanan publik (public service) menuju perlindungan citra politik (political branding).
Profesor yang memiliki orasi ilmiah dengan topik Phenomenography Digital ini menambahkan pemerintah perlu memahami bahwa kritik publik saat krisis asap bukan semata-mata serangan terhadap legitimasi kekuasaan, melainkan ekspresi kecemasan dan tuntutan perlindungan.
Bagaimana seharusnya model komunikasi krisis yang ideal diterapkan pemerintah agar tak sekadar menjadi klaim sepihak? Gatut berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas yang bersifat dua arah, cepat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti.
Dalam perspektif komunikasi krisis, pesan harus disampaikan melalui sumber yang dipercaya masyarakat. Sumber-sumber itu antara lain tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh komunitas/adat, serta kanal komunikasi lokal.
“Media sosial berfungsi mempercepat distribusi informasi, tetapi komunikasi interpersonal memastikan pesan benar-benar dipahami," ucap Gatut.
Gatut menegaskan bahwa krisis karhutla tidak membutuhkan ajang saling lempar tanggung jawab (blame-shifting) demi menyelamatkan reputasi institusi. Pemerintah perlu membangun forum komunikasi krisis multipihak yang transparan dan berbasis data bersama, bisa dengan menghubungkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
"Krisis ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling tidak bersalah, melainkan kolaborasi tentang siapa melakukan apa untuk melindungi masyarakat. Di sinilah legitimasi pemerintah diuji," kata Gatut.
Sementara itu, berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di beberapa wilayah Indonesia hingga Kamis (22/10/2026) pukul 07.00 WIB, masih didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan resminya mengatakan laporan yang tercatat diawali dengan peristiwa karhutla yang terjadi di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (20/10/2026). Kepulan asap dilaporkan terjadi pada lahan perkebunan di Dusun Tambaksari, Desa Karangeja, Kecamatan Cipari.
Merespons peristiwa tersebut, BPBD setempat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cipari melakukan kaji cepat dan pemadaman kebakaran di lokasi terdampak yang mencapai empat hektare.
Pemerintah daerah setempat juga memberikan teguran keras kepada pihak perusahaan swasta yang memiliki lahan tersebut dan berjanji akan menindak tegas apabila terdapat unsur kesengajaan. Hingga Rabu (22/10), api dilaporkan telah padam. Kendati demikian, tim gabungan masih bersiaga untuk memantau lokasi terdampak guna mengantisipasi api menyala kembali.
Di Kabupaten Wonosobo, penanganan karhutla masih terus diintensifkan menyusul kejadian kebakaran yang melanda kawasan hutan dan lahan di Gunung Sumbing. Hingga Rabu (21/10/2026), sejumlah area kebakaran dilaporkan sudah padam, yaitu di jalur pendakian lama dan baru Petak 21, 22, dan 29. Namun, petugas gabungan dijadwalkan masih melanjutkan pemantauan dan pemadaman.
Sementara itu, di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, penanganan karhutla yang melanda menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga Rabu (21/10/2026), luas lahan yang berhasil dipadamkan khususnya di wilayah Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai mencapai 230 hektare.
Total luas lahan yang terbakar di Kabupaten Raja Ampat mencapai 357,5 hektare. Lahan yang terbakar itu berada di wilayah Kelurahan Sapordanco, Bonkawir, Waisai Kota, Warmasen, dan Sapoekren.
“Tim gabungan yang bertugas masih berupaya memadamkan api dengan cara melokalisasi titik api, penyemprotan, pemadaman manual, pendinginan lahan, hingga menggunakan sejumlah mesin dan alat,” kata Berton.
Menyikapi sejumlah bencana karhutla yang terjadi di beberapa wilayah, pihaknya mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagan terhadap potensi bahaya yang meluas. Selain itu, kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam upaya memitigasi karhutla.
BNPB mengimbau agar masyarakat di daerah terpapar asap karhutla menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruang. Selain itu, warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membakar sampah di area yang berpotensi mengalami kebakaran. Juga tidak membuang puntung rokok sembarangan.
Berton mengatakan masyarakat dapat segera menghubungi BNPB melalui pusat telepon 117 atau BPBD masing-masing daerah apabila melihat ada titik api, potensi kebakaran, serta kejadian kedaruratan lainnya di lingkungan sekitar.
Komentar (0)