Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yang baru, Anthonius Jimmy Silalahi, menilai pers Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas jurnalistik, independensi, dan kepercayaan publik di tengah disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Pers kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Di satu sisi kita dihadapkan pada disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan yang mengubah total lanskap produksi dan distribusi berita. Di sisi lain, kita masih bergulat dengan persoalan fundamental soal kualitas, independensi, dan kepercayaan publik,” kata Jimmy dalam acara serah terima jabatan Direktur Eksekutif LPDS di Jakarta, Rabu (21/10).
Dalam siaran pers LPDS pada Kamis, Jimmy mengatakan, masyarakat membutuhkan pers yang tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga akurat, berimbang, dan mampu memberikan edukasi di tengah berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi.
Baca juga: Lembaga Pers Dr. Soetomo gelar lokakarya liputan Piala Dunia 2026
Menurut dia, LPDS akan tetap berfokus pada pendidikan dan pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, sekaligus menyesuaikan programnya dengan perkembangan teknologi.
Ia menegaskan, pemanfaatan AI dalam jurnalistik tidak cukup hanya dengan mengajarkan penggunaan perangkat untuk menulis atau memverifikasi fakta. Wartawan juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami etika jurnalistik agar dapat mempertahankan perannya di tengah perkembangan teknologi.
“AI bisa membantu kecepatan, tapi AI tidak punya nurani, tidak punya etika jurnalistik, dan tidak bisa turun ke lapangan untuk merasakan denyut nadi masyarakat. Itu yang harus terus kita tanamkan dalam setiap pelatihan di LPDS,” ujarnya.
Baca juga: 20 Jurnalis Kalimantan ikuti UKW LPDS–Pegadaian di Balikpapan
Jimmy menambahkan, LPDS mengajak pemerintah, sektor swasta, dan industri media berkolaborasi mengembangkan program pelatihan jurnalistik yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan, pertumbuhan pers digital yang pesat diikuti tantangan berupa banjir informasi, disrupsi algoritma, dan perkembangan AI yang dapat mengaburkan batas antara berita berkualitas dan konten biasa.
“Di sinilah peran LPDS menjadi sangat vital untuk menjaga marwah jurnalistik,” kata Totok.
Baca juga: Melawat ke Talawi, catatan perjalanan Adinegoro
Ia mengatakan, Dewan Pers akan terus mendukung program pendidikan pers untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan mendorong penerapan Kode Etik Jurnalistik di era digital.
Serah terima jabatan tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinan Kristanto Hartadi yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPDS sejak 2023. Kristanto mengundurkan diri setelah tiga tahun memimpin lembaga tersebut.
Dalam sambutan perpisahannya, Kristanto menyatakan akan tetap mendukung keberlanjutan LPDS dan berharap lembaga pendidikan jurnalistik itu semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.
LPDS dibentuk oleh Dewan Pers melalui sidang pleno pada 1987. Selama hampir empat dekade, lembaga tersebut telah melatih ribuan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: LPDS ingatkan hati-hati gunakan medsos agar tak terjerat UU ITE
Baca juga: 54 wartawan ikuti UKW Dewan Pers-ANTARA di Denpasar
“Pers kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Di satu sisi kita dihadapkan pada disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan yang mengubah total lanskap produksi dan distribusi berita. Di sisi lain, kita masih bergulat dengan persoalan fundamental soal kualitas, independensi, dan kepercayaan publik,” kata Jimmy dalam acara serah terima jabatan Direktur Eksekutif LPDS di Jakarta, Rabu (21/10).
Dalam siaran pers LPDS pada Kamis, Jimmy mengatakan, masyarakat membutuhkan pers yang tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga akurat, berimbang, dan mampu memberikan edukasi di tengah berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi.
Baca juga: Lembaga Pers Dr. Soetomo gelar lokakarya liputan Piala Dunia 2026
Menurut dia, LPDS akan tetap berfokus pada pendidikan dan pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, sekaligus menyesuaikan programnya dengan perkembangan teknologi.
Ia menegaskan, pemanfaatan AI dalam jurnalistik tidak cukup hanya dengan mengajarkan penggunaan perangkat untuk menulis atau memverifikasi fakta. Wartawan juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami etika jurnalistik agar dapat mempertahankan perannya di tengah perkembangan teknologi.
“AI bisa membantu kecepatan, tapi AI tidak punya nurani, tidak punya etika jurnalistik, dan tidak bisa turun ke lapangan untuk merasakan denyut nadi masyarakat. Itu yang harus terus kita tanamkan dalam setiap pelatihan di LPDS,” ujarnya.
Baca juga: 20 Jurnalis Kalimantan ikuti UKW LPDS–Pegadaian di Balikpapan
Jimmy menambahkan, LPDS mengajak pemerintah, sektor swasta, dan industri media berkolaborasi mengembangkan program pelatihan jurnalistik yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan, pertumbuhan pers digital yang pesat diikuti tantangan berupa banjir informasi, disrupsi algoritma, dan perkembangan AI yang dapat mengaburkan batas antara berita berkualitas dan konten biasa.
“Di sinilah peran LPDS menjadi sangat vital untuk menjaga marwah jurnalistik,” kata Totok.
Baca juga: Melawat ke Talawi, catatan perjalanan Adinegoro
Ia mengatakan, Dewan Pers akan terus mendukung program pendidikan pers untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan mendorong penerapan Kode Etik Jurnalistik di era digital.
Serah terima jabatan tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinan Kristanto Hartadi yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPDS sejak 2023. Kristanto mengundurkan diri setelah tiga tahun memimpin lembaga tersebut.
Dalam sambutan perpisahannya, Kristanto menyatakan akan tetap mendukung keberlanjutan LPDS dan berharap lembaga pendidikan jurnalistik itu semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.
LPDS dibentuk oleh Dewan Pers melalui sidang pleno pada 1987. Selama hampir empat dekade, lembaga tersebut telah melatih ribuan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: LPDS ingatkan hati-hati gunakan medsos agar tak terjerat UU ITE
Baca juga: 54 wartawan ikuti UKW Dewan Pers-ANTARA di Denpasar
Komentar (0)