HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aksi kekerasan jalanan di Kota Makassar sepanjang 2026 menjadi sorotan DPRD. Berbagai kasus, mulai dari tawuran antarkelompok, pembusuran, penyerangan menggunakan senjata tajam, hingga dugaan begal, terus meresahkan masyarakat.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, tercatat 11 kasus geng motor dan tawuran di Makassar sejak Januari hingga Oktober 2026. Sejumlah insiden bahkan menelan korban jiwa, di antaranya tawuran di Kandea III, Kecamatan Tallo, pada September serta tawuran di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, pada Oktober.
Kondisi tersebut mendorong anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis A Misbah, mendesak kepolisian bertindak tegas dalam menangani aksi geng motor dan perang kelompok.
Menurut Muchlis, penanganan yang serius dan konsisten diperlukan untuk mencegah kekerasan jalanan terus berulang. Ia mengingatkan, pembiaran terhadap aksi tersebut dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kepolisian harus bertindak tegas untuk menjaga keamanan masyarakat Kota Makassar. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, sudah mengancam keselamatan warga Kota Makassar,” kata Muchlis.
Ia menilai keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian bersama, terutama ketika aksi kekerasan terjadi di ruang publik dan berpotensi melibatkan warga yang tidak berkaitan langsung dengan konflik.
Penanganan terhadap pelaku juga diharapkan berjalan sesuai ketentuan hukum, disertai langkah pencegahan agar aksi serupa tidak terus terjadi.
Kapolda Baru Diharapkan Beri PerhatianDesakan DPRD tersebut muncul di tengah harapan terhadap Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Pol Awal Chairuddin, untuk memperkuat penanganan berbagai persoalan keamanan di wilayah Sulsel, termasuk di Kota Makassar.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, mengapresiasi langkah awal Awal Chairuddin yang langsung memerintahkan penanganan kasus kampung narkoba di Makassar.
Rahman juga berharap kepolisian memberikan perhatian serius terhadap persoalan geng motor dan kekerasan jalanan yang selama ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, upaya menjaga keamanan membutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, tetapi juga perlu dibarengi pencegahan untuk menekan potensi konflik dan tindak kriminal.
Sejumlah Kasus Berujung Korban JiwaSepanjang Januari hingga Oktober 2026, kekerasan jalanan di Makassar muncul dalam berbagai bentuk dengan karakteristik berbeda. Tawuran antarkelompok, aksi pembusuran, penyerangan menggunakan senjata tajam, hingga dugaan begal menjadi persoalan yang mendapat perhatian publik.
Kasus tawuran di Kandea III, Kecamatan Tallo, pada September dan insiden di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, pada Oktober menjadi perhatian karena dilaporkan menelan korban jiwa.
Rangkaian kejadian tersebut memperkuat desakan agar aparat keamanan meningkatkan upaya menjaga ketertiban di kawasan rawan kekerasan.
Selain penindakan terhadap pelaku, langkah pencegahan dan koordinasi lintas pihak dinilai penting untuk mengurangi risiko terjadinya bentrokan susulan serta melindungi warga.
DPRD berharap kepolisian dapat memperkuat pengawasan, merespons laporan masyarakat dengan cepat, dan menindak tegas setiap aksi kriminal sesuai hukum yang berlaku.
Dengan penanganan yang konsisten, keamanan Kota Makassar diharapkan dapat terjaga sehingga masyarakat bisa beraktivitas tanpa dihantui ancaman kekerasan jalanan.
Komentar (0)