Hari ini, genap dua tahun Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada satu hal yang menarik dalam masa dua tahun pemerintahannya, yaitu tekadnya untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hal itu tercermin dalam berbagai pidato yang disampaikannya seperti pada saat peluncuran Danantara di Istana Merdeka, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala upaya yang bisa dilakukan tanpa pandang bulu.
Niatnya tersebut dia ulangi dan diutarakan kembali satu tahun kemudian, saat menyampaikan pengarahan terkait efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi.
Prabowo menyatakan korupsi masih terlalu banyak dan harus habiskan korupsi dari Indonesia. Dan juga harus hentikan segala kebocoran, segala penyelewengan dan segala manipulasi. Untuk itu, dirinya akan mengejar koruptor tersebut ke mana pun mereka berada.
Tentu pernyataan tersebut membuat senang, sebab saat ini korupsi bukan berkurang, malah makin menjadi-jadi. Di zaman orde baru, Mahfud MD pernah berkata kalau korupsi dikatakan hanya ada di lembaga eksekutif. Namun di zaman reformasi, sudah melebar dan menjalar ke lembaga legislatif dan yudikatif.
Yang paling menyedihkan, saat ini praktik korupsi dilakukan oleh anak buah Prabowo--seperti yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025–2026. Korupsi itu menjerat Kepala BGN bersama dua mantan wakilnya, dan mereka sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Akibat korupsi tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp10 triliun hingga Rp10,5 triliun per tahun.
Kasus selanjutnya korupsi terkait pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker. Lalu, ada kasus BNPB terkait dugaan korupsi dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Belum lagi kasus dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Masih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya.
Kejadian tersebut sangat disesalkan, karena Prabowo sebagai presiden ingin memberantas korupsi. Namun, di sisi lain para anak buahnya malah melakukannya--sehingga membuat kepercayaan masyarakat kepada Prabowo menurun dan terganggu.
Untuk itu, diharapkan agar Prabowo memberantas korupsi tidak hanya slogan dan alat politik saja, tapi harus dibuktikan lewat penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Artinya siapa pun yang terlibat, harus ditindak, diperiksa, serta diproses secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.
Jika Prabowo ingin berhasil menjalankan misinya, maka hukum harus ditegakkan dengan serius. Hal itu bisa diwujudkan jika para penegaknya adalah orang-orang yang bersih, berani, dan memiliki integritas.
Saat ini hal tersebut memang tidak mudah, karena sebagian dari mereka sudah tersandera oleh perbuatannya sendiri. Kasihan Prabowo dan bangsaku.
Komentar (0)