Jakarta: Harga kebutuhan pokok mahal merupakan masalah yang paling disorot masyarakat berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia. Tidak hanya menempati posisi pertama, persentase 45,9 persen terpaut jauh dari masalah lapangan kerja (9,3 persen) di posisi kedua.
Menanggapi survei tersebut, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, menyebut kebijakan ketahanan pangan menjadi kunci mengatasi masalah tersebut. Kebijakan tersebut akan membuat stok pangan berlimpah, sehingga berimplikasi pada stabilisasi harga.
"Dan saat ini juga saya rasa Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional terus memantau operasi pasar, memastikan agar ada stabilitas harga, bahkan harga itu turun," ujar Kurnia, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia memastikan, pertanian menjadi salah satu fokus Presiden RI, Prabowo Subianto. Selain deregulasi pupuk dan insentif lainnya, rantai pasok hasil tani bisa diedarkan ke masyarakat melalui instrumen baru yaitu Koperasi Desa Merah Putih.
"Salah satu concern dari Presiden itu adalah aspek pertanian," jelasnya.
Cover Both Sides episode 2 tahun Prabowo-Gibran: Apa Kata Survei?. Dok. Metro TV.
Kurnia memastikan, hasil survei kepercayaan publik akan jadi bahan evaluasi pemerintah. Termasuk adanya penurunan signifikan pada Mei-Juli 2026 dari 72,2 persen menjadi 58,4 persen berdasarkan survei Poltracking Indonesia.
Ia menjelaskan, survei merupakan cerminan dari persepsi masyarakat. Menurutnya, penurunan berbarengan dengan adanya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kepala BGN saat itu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Barangkali dalam konteks itu persepsi masyarakat menurun kepada pemerintah," katanya.
Baca Juga :
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 64,8 Persen"Dan saya bisa jelaskan sederet perbaikan dari masukan-masukan masyarakat tersebut," ucapnya.
Komentar (0)