REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut terus menggencarkan Operasi Gabungan Sadar Pajak Kendaraan. Kegiatan yang digelar di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, pada Rabu ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
Kepala UPTD Bapenda Medan Selatan, Ismail Siregar, menyatakan bahwa operasi ini merupakan langkah persuasif untuk mengingatkan para pemilik kendaraan. Selain personel Ditlantas Polda Sumut, operasi ini juga melibatkan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, PT Jasa Raharja, serta personel Polisi Militer.
Sasar Kendaraan Menunggak Pajak
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan menyasar kendaraan pribadi yang masa berlaku pajaknya telah habis atau masih memiliki tunggakan. Ismail menegaskan bahwa dalam operasi ini tidak dilakukan penilangan terhadap pengendara yang menunggak pajak.
Sebagai gantinya, pemilik kendaraan diberikan surat peringatan dan diminta membuat surat pernyataan untuk segera melunasi kewajibannya. “Kita bersama Ditlantas tak melakukan penilangan, namun pemilik kendaraan diminta membuat surat pernyataan dan petugas kita memberitahu jumlah tunggakan pajak yang harus dibayarkan,” kata Ismail.
Layanan Bus Pajak Keliling
Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Provinsi Sumut menghadirkan layanan bus pajak keliling di lokasi operasi. Melalui fasilitas ini, pemilik kendaraan dapat langsung mengecek besaran tunggakan sekaligus melakukan pembayaran di tempat.
“Kami juga telah menyediakan bus keliling, dan aplikasi e-Samsat agar mempermudah masyarakat mengecek berapa jumlah pajak kendaraan mereka,” ucap Ismail. Ia berharap operasi ini dapat mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor di Sumatera Utara.
Berdasarkan data Bapenda Provinsi Sumatera Utara hingga Agustus 2026, realisasi pendapatan asli daerah Sumatera Utara mencapai Rp3,86 triliun atau 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun. Ismail mengingatkan, apabila tunggakan pajak terus dibiarkan, jumlahnya akan semakin bertambah dan dapat menyulitkan pemilik kendaraan sendiri. “Pajak kendaraan oleh masyarakat yang dibayarkan ini akan mendukung pembangunan di Sumatera Utara,” ucapnya.
Komentar (0)