Nurman Herin Mengaku Diperalat Penyidik, Jaksa Minta Eksepsi Ditolak

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa Nurman Herin dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

Jaksa menilai tudingan Nurman mengenai tekanan dan dugaan kebohongan penyidik Kejagung bukan alasan untuk membatalkan surat dakwaan.

Jaksa berpendapat, pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan bagian dari materi pokok perkara yang harus diuji dalam persidangan, bukan melalui eksepsi.

Hal itu disampaikan JPU saat membacakan tanggapan atas eksepsi Nurman Herin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

"Dalil ini menyangkut sah dan bernilainya alat bukti, serta bukan merupakan syarat sahnya surat dakwaan. Bahwa Pasal 75 ayat 1, Pasal 75 ayat 2 KUHAP bersifat menguji uraian dakwaan, bukan mengenai cara perolehan keterangan dalam penyidikan. Perihal apakah keterangan yang dicabut memiliki nilai pembuktian, bagaimana kekuatan keterangan yang dicabut dibandingkan alat bukti lain, dan apakah ada tekanan, hal tersebut merupakan penilaian Majelis Hakim pada pemeriksaan pokok perkara," ujar jaksa.

Sebelumnya, saat membacakan nota perlawanan atau eksepsi pada sidang pekan lalu, Nurman mengaku merasa dibohongi dan diperalat penyidik dalam perkara TPPU tersebut.

Nurman membantah menerima maupun menyerahkan uang senilai 5 juta dolar Singapura kepada Febrie Adriansyah. Dia mengklaim dipaksa penyidik untuk mengakui perbuatan tersebut.

Merasa telah ditipu dan diperalat, Nurman mengaku mencabut keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam BAP, baik ketika berstatus tersangka maupun saat menjadi saksi untuk Febrie Adriansyah.

Menanggapi hal itu, jaksa menegaskan surat dakwaan tidak hanya didasarkan pada keterangan dalam BAP yang dicabut Nurman. Menurut jaksa, dakwaan disusun berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan sehingga pencabutan satu keterangan tidak serta-merta membuat dakwaan menjadi kabur.

"Surat dakwaan tidak bergantung pada keterangan pada BAP yang dicabut. Uraian dakwaan disusun dari keseluruhan hasil penyidikan, termasuk keterangan saksi-saksi dan bukan dokumen dan data rekening saja. Pencabutan satu keterangan tidak mengubah isi surat dakwaan dan tidak membuatnya kabur," jelas jaksa.