Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap anggaran sekitar Rp 9 triliun untuk pemulihan pascabencana Sumatera yang belum terserap pada 2026 dapat dialihkan ke tahun anggaran 2027.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam agenda rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Tito menyebut, sekitar Rp 9 triliun anggaran pemulihan bencana Sumatera pada 2026 belum terserap.
Menurut dia, hal ini terjadi karena proses penyiapan dokumen dan lelang membutuhkan waktu, sehingga sejumlah kegiatan berisiko tidak selesai jika dipaksakan berjalan hingga akhir tahun.
“Di Kementerian Keuangan kan ada pembahasan dokumen, ada persyaratan dokumen, mana titik yang mau dikerjakan secara detail. Nah, proses ini yang hampir dua bulan, belum lagi lelang. Lelangnya itu bisa ada yang sampai dua bulan seperti di PKP, Juni lelangnya baru golnya September,” terang Tito.
Menurut dia, jika seluruh kegiatan tetap dipaksakan berjalan pada 2026, sejumlah proyek dikhawatirkan tidak selesai hingga akhir tahun. Kondisi tersebut juga berisiko membuat kontraktor terkena penalti.
“Sehingga kalau dikerjakan dipaksakan semua yang direncanakan di 2026, diperkirakan enggak akan bisa diselesaikan sampai akhir tahun. Kalau enggak selesai akhir tahun, maka kena penalti dan itu akan memberatkan kontraktor,” ungkap Tito.
Karena itu, Tito berharap anggaran sekitar Rp 9 triliun tersebut tidak hangus dan dapat dibawa ke tahun anggaran 2027. Karena dia menilai, anggaran itu telah memiliki peruntukan yang jelas untuk sejumlah program pemulihan di wilayah terdampak bencana.
“Harapan kita, harapan kami, anggaran yang Rp 9 triliun itu jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya, buat jalan ini, buat rumah ini, buat tambak ini, buat sawah ini. Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, enggak ada yang ngerjakan, nanti problem-nya ada di lapangan,” kata dia.
Ia juga menambahkan, pengalihan anggaran tersebut penting agar program pemulihan yang telah direncanakan tetap berjalan dan masyarakat terdampak bisa segera merasakan manfaatnya.
“Sehingga masyarakat yang terdampak itu nanti yang mungkin akan bereaksi. Jadi harapan kami, yang Rp 9 triliun untuk yang udah jelas rincian programnya itu di-carry over atau diluncurkan ke tahun 2027 bersama dengan yang program yang memang sudah ada sebanyak Rp 33 triliun, totalnya Rp 42 triliun,” pungkasnya.
Komentar (0)