REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri panas bumi Indonesia dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang meski pasar saham tengah menghadapi tekanan sentimen global. Potensi panas bumi nasional mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), tetapi baru sekitar 11 persen yang dikembangkan, sehingga masih tersedia ruang untuk penambahan kapasitas pembangkit.
Tim Riset Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) menilai pengembangan energi panas bumi juga didukung kebutuhan listrik rendah emisi yang mampu memasok daya secara berkelanjutan. Berbeda dengan sumber energi terbarukan yang bergantung pada kondisi cuaca, pembangkit panas bumi dapat menyediakan listrik beban dasar atau baseload selama 24 jam.
Baca Juga
Pakar ITB: Pemanfaatan Panas Bumi Perlu Diimbangi Edukasi Publik
PLTP Kamojang Gunakan Sistem Reinjeksi untuk Kelola Fluida Panas Bumi
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan tambahan kapasitas panas bumi sekitar 5,2 GW hingga 2034. Namun, KISI menilai kepastian tarif masih menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan proyek panas bumi.
“Kendala utama pengembangan panas bumi bukan pada geologi, melainkan pada tarif,” kata Tim Riset KISI dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Salah satu emiten di sektor tersebut adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Menurut KISI, prospek perusahaan perlu dilihat dari struktur kontrak penjualan listrik, kinerja operasional, kondisi keuangan, serta pelaksanaan proyek pengembangan.
KISI mencatat sekitar 96 persen pendapatan PGEO berasal dari kontrak dengan PLN yang berlaku selama 30 tahun. Kontrak tersebut menggunakan skema take-or-pay sebesar 69–90 persen, sehingga memberikan kepastian pendapatan dalam jangka panjang.
“Untuk PGEO, sekitar 96% pendapatan terkontrak dengan PLN selama 30 tahun dengan skema take-or-pay 69–90%. Artinya, arus kas tidak ikut turun saat indeks jatuh,” kata Tim Riset KISI.
Dari sisi keuangan, Pertamina Geothermal Energy (PGE) membukukan pendapatan sebesar 235,027 juta dolar AS pada semester I 2026, meningkat 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan mencapai 79,605 juta dolar AS atau tumbuh 15,48 persen secara tahunan.
Kinerja operasional juga mencatat pertumbuhan. Sepanjang Januari–September 2026, produksi listrik panas bumi PGE mencapai sekitar 4.114 gigawatt jam (GWh), naik 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Tingkat ketersediaan pembangkit atau Equivalent Availability Factor (EAF) secara kumulatif mencapai 98,51 persen hingga September 2026. Angka tersebut melampaui rencana perusahaan sebesar 92,20 persen.
Pada semester I 2026, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 megawatt (MW) secara mandiri. Perusahaan mencatat margin EBITDA sebesar 78,3 persen dan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 0,1 kali.
Dari sisi neraca, ekuitas PGE tercatat sebesar 2,006 miliar dolar AS, dengan kas dan setara kas mencapai 656,6 juta dolar AS per Juni 2026. KISI menilai kondisi keuangan, struktur kontrak, dan tingkat utang menjadi indikator penting untuk menilai ketahanan bisnis perusahaan panas bumi.
PGE saat ini mengembangkan sejumlah proyek, antara lain Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8. Perusahaan menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 GW pada 2028 dan meningkat menjadi 1,8 GW pada 2034.
Meski demikian, KISI mengingatkan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi prospek PGEO. Salah satunya adalah revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai tarif listrik energi terbarukan yang hingga kini belum diterbitkan.
Faktor lainnya mencakup pelaksanaan proyek Hululais dan pengembangan proyek co-generation berkapasitas 45 MW. Investor juga perlu mencermati porsi saham publik atau free float sebesar 3,9 persen yang perlu ditingkatkan secara bertahap, serta perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.
Di pasar saham, tekanan sentimen muncul setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 16 Oktober 2026 mengumumkan proposal perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Proposal tersebut masih dalam tahap konsultasi hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.
Menurut KISI, proposal tersebut turut memicu sikap menghindari risiko atau risk-off di kalangan investor. IHSG disebut sempat terkoreksi 11,57 persen, sementara tekanan aliran dana asing berpotensi berlangsung bertahap hingga April 2027. “Pasar cenderung selektif ke saham arus kas yang jelas dan utang rendah,” kata Tim Riset KISI.
KISI menekankan pentingnya membedakan pergerakan harga saham akibat sentimen pasar dengan perubahan fundamental perusahaan. Investor disarankan memperhatikan kapasitas terpasang, tingkat pemanfaatan pembangkit, kontrak dan tarif listrik, margin EBITDA, serta tingkat utang sebelum mengambil keputusan investasi.
Menurut KISI, kinerja keuangan dan operasional perlu dinilai bersama dengan strategi pengembangan proyek serta prospek industri. Pergerakan harga saham dalam jangka pendek tetap dipengaruhi berbagai faktor pasar sehingga waktu dan arah pemulihannya tidak dapat dipastikan.
Komentar (0)