HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Polda Sulsel menyiapkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus bagi remaja yang terlibat tawuran.
Langkah tersebut sebagai upaya menekan kenakalan remaja sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk memperbaiki masa depan.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Muhammad Awal Chairuddin mengatakan bahwa sebanyak 16 remaja yang telah diamankan akan diarahkan mengikuti diklat singkat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sulsel.
Program ini dirancang tidak hanya memberikan pembinaan moral, tetapi juga mendorong para peserta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
“Kita sudah ada 16 orang (remaja pelaku tawuran) diamankan, nanti tidak langsung dilepas mereka. Kita akan buatkan diklat singkat di SPN dulu,” ujar Awal saat berdialog dengan warga Tamalanrea di Hotel Grand Puri Indonesia (GPI), Jalan Perintis Kemerdekaan pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Diklat tersebut direncanakan berlangsung selama lima hingga tujuh hari. Selama mengikuti pembinaan, para remaja akan mendapatkan materi tentang nilai-nilai moral, keagamaan, serta pembentukan perilaku positif. Orang tua peserta juga direncanakan dilibatkan dalam proses tersebut.
Awal menyebutkan bahwa materi pembinaan akan disesuaikan dengan agama masing-masing peserta. Ia juga membuka peluang keterlibatan pemateri untuk memberikan penguatan moral selama pelatihan berlangsung.
“Di SPN mungkin berapa hari, 5-7 hari, ditanamkan lagi tentang hal yang baik, dipanggil orang tuanya. Nanti pemateri bisa berpartisipasi nanti, berikan nilai-nilai moral, kalau dia muslim. Yang kalau tidak muslim, ditanamkan juga nilai-nilai kataqwaan, sesuai agama-agama yang masing-masing. Nanti saya minta saran, berapa hari bagusnya diklat singkat itu,” katanya.
Sebelum mengikuti pelatihan, para remaja akan menjalani pemeriksaan dan pendataan. Setelah menyelesaikan diklat, mereka direncanakan dilantik oleh Kepala SPN dan diberikan sertifikat sebagai agen perubahan.
Melalui peran tersebut, para peserta diharapkan dapat membantu mencegah aksi tawuran dan mengajak remaja lain untuk menjauhi perilaku kekerasan.
“Jadi, dia keluar nanti, dilantik sama kepala SPN sebagai agent-agent perubahan di pemuda-pemuda. Dia dikasihkan semacam sertifikat sebagai agent perubahan, untuk mengurangi masalah-masalah kenakalan remaja yang ada tadi. Jadi, alurnya tadi, kita amankan, diperiksa, didata dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam Diklat singkat di SPN,” jelas Awal.
“Dari itu dikasih pemahaman-pemahaman, dijadikan agent untuk melakukan perubahan-perubahan di masyarakat kita,” sambungnya.
Selain pembinaan di SPN, Polda Sulsel juga berupaya membantu para remaja mendapatkan pekerjaan. Langkah ini ditempuh untuk membuka kesempatan bagi mereka menjalani aktivitas yang lebih produktif setelah mengikuti program pembinaan.
Awal mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan, termasuk Kalla Group, Bosowa, dan Tallasa City, untuk menjajaki peluang penyerapan tenaga kerja bagi para peserta.
Pekerjaan yang diupayakan merupakan posisi yang tidak membutuhkan keterampilan khusus sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan para remaja tersebut.
“Sekaligus juga kita upayakan lapangan pekerjaan ke mereka. Jadi, saya sudah berbicara dengan Kalla Group, Bosowa, Tallasa City, atau siapapun nanti kita salurkan nanti mereka sebagai tenaga kerja yang mungkin tidak memerlukan skill secara tertentu, sehingga bisa mendapatkan tempat pekerjaan,” ungkapnya.
Meski demikian, realisasi penyaluran tenaga kerja tersebut masih memerlukan tindak lanjut bersama perusahaan terkait, termasuk penyesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia.
Dalam dialog bersama warga Tamalanrea tersebut, Awal juga menyampaikan rencana penyediaan lokasi khusus untuk aksi unjuk rasa guna mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Ia mengusulkan Lapangan Karebosi di Makassar menjadi salah satu lokasi terpusat untuk penyampaian aspirasi. Menurutnya, rencana itu telah dikomunikasikan dengan Wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan.
“Saya sudah mengatur, sebelum saya dilantik pun saya juga sudah berkomunikasi dengan Wali Kota dan Pak Gubernur. Kalau perlu di Kota Makassar ini, Sulawesi Selatan, ada suatu tempat yang menjadikan tempat penunjuk rasa. Saya tunjukkan juga Karebosi, supaya tidak mengganggu jalanan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum. Lapangan Karebosi itu yang akan ada tempat unjuk rasa,” jelasnya.
Awal mengatakan, jika rencana tersebut disepakati, lokasi itu juga akan difungsikan sebagai ruang dialog antara pengunjuk rasa dan pihak pemerintah yang berkaitan dengan tuntutan massa.
Misalnya, jika aksi menyangkut persoalan ketenagakerjaan, pejabat dinas terkait akan dihadirkan agar aspirasi dapat disampaikan dan dibahas secara langsung.
“Jadi nanti kalau di Karebosi kita sudah setujui, kita wajib hadirkan orang-orang yang diminta dialog saat itu. Misalnya isunya tentang ketenagakerjaan, kepala dinas ketenagakerjaan harus hadir. Kabupaten mana yang diinginkan, kita hadirkan. Jadi itu tempat dialog umum nanti,” tuturnya.
Ia menegaskan, kepolisian memiliki peran memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan semata-mata melakukan pengamanan.
“Tugas polisi adalah pelayanan di situ, bukan pengamanan,” pungkasnya.(ams)
Komentar (0)