Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertambangan Indonesia berada pada momentum penting untuk mengevaluasi capaian kebijakan, efektivitas implementasi, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Seperti diketahui, sebagai salah satu sektor strategis, pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Sehingga tidak heran jika pemerintah mendorong percepatan hilirisasi sumber daya mineral dan batu bara di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Setidaknya ada 19 proyek hilirisasi diinisiasi Danantara dan telah diresmikan peletakan batu pertamanya alias groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.
Dari 19 proyek tersebut, enam proyek hilirisasi tahap pertama senilai US$ 7 miliar diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden pada awal Februari 2026. Kemudian, dilanjutkan 13 proyek hilirisasi tahap dua dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp 116 triliun yang mulai dibangun pada akhir April 2026 lalu.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun turut meresmikan pembangunan proyek hilirisasi swasta, seperti proyek hilirisasi berbasis nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada 8 Oktober 2026 lalu. Total nilai 11 proyek industri yang diluncurkan Presiden disebut mencapai Rp 180 triliun.
Hal ini tentunya kabar baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini bisa membuka peluang bagi penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi. Namun, di sisi lain, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas pengolahan, melainkan juga oleh kesiapan infrastruktur, ketersediaan energi, pendanaan, teknologi, dan kepastian regulasi.
Dari sisi regulasi, pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor pertambangan. Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan ini terlihat lebih condong pada aspek pemerataan ekonomi, terutama keberpihakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pun menyebut, meski tetap mendukung perusahaan besar, dirinya akan memprioritaskan pelaku UMKM di sektor pertambangan. Ada empat kebijakan yang mendukung prioritas pemerintah kepada pelaku UMKM pertambangan.
Empat kebijakan tersebut antara lain mencakup pemberian izin tambang bagi pengusaha UMKM dan koperasi daerah tanpa proses tender, legalisasi sumur minyak rakyat, larangan kontraktor terafiliasi dan wajib memprioritaskan kontraktor lokal, hingga kebijakan penataan kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Di satu sisi ini mendukung aspek pemerataan ekonomi dan pelaku usaha, namun di sisi lain ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha besar. Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah dinamika pasar komoditas global, perubahan kebutuhan industri, dan meningkatnya tuntutan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
Indonesia perlu memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal melalui tata kelola yang transparan, kebijakan yang konsisten, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku industri. Dengan demikian, percepatan hilirisasi dapat berjalan seiring dengan kepastian berusaha, keberlanjutan operasional, dan peningkatan daya saing industri nasional.
Melalui CNBC Indonesia Coffee Morning-Special 2 Tahun Prabowo bertema "2 Tahun Prabowo: Hilirisasi Melaju, Industri Tambang Makin Kuat?", CNBC Indonesia menghadirkan ruang dialog bagi pemerintah, DPR, asosiasi, akademisi, dan pelaku usama untuk mengevaluasi capaian dua tahun pemerintahan, membahas tantangan implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi peluang dan agenda strategis sektor pertambangan ke depan.
Tidak tanggung-tanggung, acara ini akan menghadirkan narasumber terpercaya, seperti Bambang Haryadi - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dudung Abdurachman - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Tri Winarno - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Rachmat Makkasau - Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), Priyadi - Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Nanan Soekarna - Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Arif Perdana Kusumah - Ketua Umum Forum Industri Nikel indonesia (FINI), Ronald Sulistyanto - Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI).
Acara ini kan diadakan di Parle Senayan, Rabu, 28 Oktober 2026. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kesiapan industri tambang Indonesia dalam memperkuat hilirisasi, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing di pasar global.
Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.
(dpu/dpu)
Komentar (0)